Home›Capital Market›IHSG Anjlok, Jurus Lama Buybcak Saham Tanpa RUPS Kembali Dikelurkan OJK

Tata Kelola BUMN Disebut Selaras dengan Best Practices OECD, Begini Penjelasan Erick Thohir

July 22, 2024

Reporter: Rommy Yudhistira

Menteri BUMN Erick Thohir/Iconomics/Dok. Kementerian BUMN

Tata kelola badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia disebut selaras dengan best practices Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Hal tersebut berkaitan dengan kepastian dari pemerintah yang memberi persaingan setara antara perusahaan BUMN dengan perusahaan swasta.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, penilaian OECD itu tidak terlepas dari program less bureaucracy yang dilakukan sejak 2020. Salah satunya tercermin dari penataan regulasi dan penyederhanaan peraturan menteri BUMN, dari 45 menjadi 3 peraturan yang disusun pada 2022.

Kemudian, lanjut Erick, laporan tersebut turut membahas indikator product market regulations (PMR), yang menilai tata kelola BUMN selaras dengan negara-negara yang tergabung dalam OECD. Karenanya, laporan tersebut menunjukkan Kementerian BUMN telah berada di jalur yang tepat dalam hal tata kelola BUMN, khususnya yang berkaitan dengan transformasi regulasi.

Upaya penataan regulasi dan peraturan menteri BUMN, kata Ercik, yang disebut omnibus law peraturan BUMN telah memedomani Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. “Saya berharap dengan terobosan ini bisa menjadi panduan dalam menghadapi globalisasi dan kita tidak terkungkung dalam lingkaran (persoalan) yang itu-itu saja,” kata Erick dalam keterangan resminya pada Senin (22/7).

Berdasarkan hal itu, kata Erick, Kementerian BUMN terus berkomitmen mengadopsi best practices yang direkomendasikan OECD. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan tata kelola BUMN yang bisa memastikan persaingan sehat antara BUMN dan perusahaan swasta.

“Dengan demikian, bisa mengantisipasi perubahan yang cepat dengan mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang prudent,” katanya.

Sebagai informasi, posisi Indonesia dalam OECD masih dalam proses akan menjadi anggota penuh. Tujuan Indonesia menjadi anggota penuh OECD untuk memperkuat daya saing secara global termasuk soal BUMN.