Dipimpin Purnawirawan TNI, Apakah Tambang Ilegal di IUP PT Timah Tbk Bisa Diberantas?

Aktivitas tambang ilegal masih terus terjadi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Perusahaan yang 65% sahamnya dimiliki negara itu seperti tak berdaya mengatasinya.

Kini perusahaan tambang timah  itu dipimpin oleh seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), mampukah mengatasi persoalan tambang ilegal ini?

Kolonel (Purn) Restu Widiyantoro, Direktur Utama PT Timah Tbk mengakui operasional perusahaan bahkan tidak dikendalikan oleh PT Timah secara langsung.

“Sudah ratusan kali kita melakukan tindakan-tindakan penertiban, kemudian penenggelaman kapal-kapal ponton yang ilegal, tetapi jumlahnya bukan berkurang, tetapi bertambah,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/5).

Karena itu, pria yang ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Timah Tbk pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 2 Mei 2025 itu meminta dukungan regulasi dari DPR melalui Komisi VI yang membidangi BUMN.

Purnawirawan TNI dari Korps Infanteri itu mengatakan, regulasi diperlukan agar “semua produk PT Timah dan produk lain yang bekerja di IUP PT Timah wajib dikumpulkan di PT Timah.”

“Karena pada dasarnya, mereka menambang di IUP kami, tetapi menjualnya atau hasilnya tidak diberikan kepada kami,” ujar lulusan Akademi Militer angkatan 1987 itu.

Merespons hal itu, Nurdin Halid, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, mengatakan DPR pasti memberikan dukungan.

“Tetapi yang mesti bapak ketahui, bapak itu sebetulnya dirampok di rumah sendiri, tetapi bapak diam. Atau bapak tidak bisa berbuat apa-apa. Di IUP bapak, orang menambang, di depan mata bapak, itu sama dengan pencuri masuk rumah, bapak biarkan,” ujar Nurdin.

Politikus Golkar itu menambahkan, PT Timah sendiri harus memperbaiki tata kelola di dalamnya.

“Dukungan politik akan kita berikan. Tetapi bapak juga harus melakukan tata kelola dengan prinsip tegas, disiplin. Ini bapak di rumah sendiri, dirampok, dibiarkan pencuri itu masuk,” ujarnya.