
Erick: Perombakan Direksi dan Komisaris BUMN Sudah Sesuai Prosedur

Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR/Kementerian BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir memastikan proses pemilihan jajaran dewan direksi dan komisaris di setiap perusahaan milik negara melalui proses yang berlaku dan transparan. Sebagai orang yang loyal kepada Presiden Joko Widodo, Erick pun tidak akan takut diancam-diancam karena tindakannya itu.
“Saya loyalitas ke Presiden (Joko Widodo) karena saya pembantunya beliau,” kata Erick saat menghadiri wawancara dengan salah satu media swasta, Kamis (18/6).
Erick mengatakan, dalam proses pemilihan direksi dan komisaris, calon harus melalui ujian atau penilaian yang perlu diikuti. Hal pertama yang perlu dimiliki seorang calon pengurus BUMN, kata Erick, mereka harus memiliki prinsip tata kelola baik (GCG) dan berakhlak.
Kementerian BUMN juga memiliki kriteria-kriteria lain yang dijadikan bahan pertimbangan terhadap suatu calon pengurus seperti mengerti digital leadership, global business savvy, customer focus, dan building strategic partnership.
“Ada 10 ini. Jadi selain diuji mengikuti prosedur lama, kita tambahkan dengan prosedur baru,” kata Erick.
Dalam proses pemilihan direksi ataupun komisaris di perusahaan berpelat merah, kata Erick, akan melibatkan menteri yang berkaitan dengan sektor bisnisnya. Juga perlunya mendengarkan suara pasar agar BUMN dapat membangun ekosistem baik dan kepemimpinan harus dapat diterima baik oleh para pelaku pasar.
Kementerian BUMN, kata Erick, juga mendapat persetujuan dari presiden, Kementerian Keuangan serta DPR agar tidak lagi menerima alokasi dari APBN. Ke depan Kementerian BUMN diberikan hak atas 1% berupa dividen dari laba bersih seluruh perusahaan milik negara.
“Nah, dengan itu seluruh Kementerian BUMN akan memastikan BUMN mencari dividen, jadi tidak memikirkan uang cepat. uang cepat apa? Kalau jabatan di sini, harganya segini. Karena kecemburuan. Gaji di sini kecil sedangkan gaji direksi, komisaris di BUMN tidak kalah dari swasta padahal di sini yang namanya policy,” kata Erick.
Erick berharap, melalui skema ini akan tercipta semangat baru di Kementerian BUMN untuk mendorong seluruh perusahaan milik negara untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan mendapat apresiasi yang sesuai atas kinerja tersebut.
Leave a reply
