Pelaku Usaha Dukung Kenaikan Tarif PPN Jadi 11% Meski Pengaruhi Biaya Bisnis

Komite Kadin Bidang Franchise, Lisensi & Networking Marketing menilai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11% berdampak terhadap bisnis waralaba. Kenaikan PPN itu menambah biaya bisnis khususnya untuk waralaba.

“Itu bukan hanya pada bisnis waralaba, semua bisnis juga terkena dampak dengan adanya kenaikan PPN 1%,” kata Ketua Komite Kadin Bidang Franchise, Lisensi & Networking Marketing Levita G Supit dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Levita menuturkan, pihaknya memahami bahwa tujuan pemerintah menaikkan PPN itu untuk pemerataan ekonomi Indonesia. Soalnya, hasil kenaikan itu, pemerintah kembalikan kepada masyarakat lewat berbagai sumbangan.

“Selama ini kan ada pembagian sembako dan yang lainnya untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Levita.

Karena itu, kata Levita, meski berdampak terhadap biaya, pelaku usaha khusus yang bergerak di waralaba mendukung kenaikan PPN menjadi 11% itu. Dan itu dinilai hanya sebagai konsekuensi anak bangsa yang berusaha di negara Indonesia tercinta.

Untuk diketahui, penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% merupakan amanat Pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Memang tujuan UU itu sendiri dibuat untuk menjaga keberlanjutan. Pertama struktur perpajakan, kemudian yang kedua menjaga keberlanjutan terhadap PPN,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo pada April lalu.

Karena itu, kata Suryo, semua pihak dapat menyikapi implementasi penyesuaian tarif PPN sebagai sesuatu yang harus dipahami secara keseluruhan. Soalnya, dalam peraturan tersebut pemerintah juga menerapkan tentang pajak penghasilan (PPh).

“Saya mohon bahwa kita melihat UU HPP ini sebagai kesatuan yang utuh. Tidak hanya terkait PPN, tetapi ada juga mengenai pajak penghasilan. Jadi pesan keadilan terdapat di sana. Jadi mohon juga untuk dilihat dalam suatu konteks secara keseluruhan,” kata Suryo.