
Pemberdayaan Suku Anak Dalam Membutuhkan Kolaborasi Multistakeholder

Ilustrasi Suku Anak Dalam/Dok. Unja
Kemandirian komunitas Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) perlu didorong dengan keterlibatan banyak pihak atau multistakeholder. Rektor Universitas Jambi, Prof. Sutrisno, M.Sc, Ph.D mengatakan komitmen dan dukungan untuk kemandirian SAD juga selaras dengan misi Universitas Jambi (UNJA) yang mendapat amanah pemerintah RI dalam rangka perluasan akses pendidikan.
“Bagaimana pun SAD merupakan WNI yang memilik hak yang sama terhadap pendidikan,” kata Sutrisno dalam siaran pers webinar “Kolaborasi Multistakeholders dalam Pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) di Sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi,” yang digelar Fakultas Pertanian, Universitas Jambi pada Rabu (02/12/2020).
Upaya membangun kemandirian SAD melalui koordinasi berbagai pihak sebenarnya telah dimulai. Melalui Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam (FKPS-SAD) yang dibentuk sejak Juni 2019 membahas berbagai penyelesaian isu-isu serta agenda pemberdayaan SAD menjadi tanggung jawab seluruh pihak.
FPKS-SAD merupakan forum yang terdiri dari beragam instansi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), universitas, maupun SAD. Seluruh anggota forum memiliki komitmen yang sama dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar SAD baik yang terkait dengan ruang penghidupan, pemukiman dan akses layanan.
Menurut Budi Setiawan, SP, M.Si dari Yayasan Prakarsa Madani, telah banyak program yang dilakukan lembaga-lembaga, tetapi potret SAD masih terkesan sebagai masyarakat marginal.
“Mudah-mudahan forum ini merupakan satu solusi strategis menuju kemandirian SAD dan kesejahteraan SAD,” kata Budi.
Selain webinar tersebut, UNJA juga mengumumkan telah kerjasama dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sari Aditya Loka (SAL). Kerja sama tersebut dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dengan konsep merdeka belajar, menurut Prof. Sutrisno, UNJA membangun kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk kerja sama antara dunia usaha dan dunia pendidikan.
Leave a reply
