Rosan Beberkan Alasan Mengapa BUMN Perlu Menunda RUPS

0
9
Reporter: Rommy Yudhistira

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Nagata Nusantara (Danantara) mengungkapkan alasan penundaan pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS) sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Penundaan itu dilakukan lantaran Danantara sedang melakukan sejumlah penilaian terhadap BUMN-BUMN yang akan masuk ke dalam ekosistem Danantara.

“Iya, karena memang yang dipilih ini mesti yang berdasarkan yang terbaik. Kita mau memastikan seperti kita pada saat memilih tim Danantara. Bisa dilihat itu adalah tim-tim yang memang terbaik di bidangnya,” kata CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5).

Berdasarkan arahan Prabowo, kata Rosan, perusahaan-perusahaan yang akan masuk harus benar-benar memiliki rasa kecintaan terhadap Indonesia. Sebab, dengan mencintai Tanah Air, perusahaan tersebut akan menjalankan peraturan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Yang menjalankan usahanya benar-benar dengan cinta Tanah Air. Kalau cinta Tanah Air itu tidak melakukan hal-hal yang negatif, yang korupsi dan lain-lain,” ujar Rosan.

Dalam pertemuannya bersama Prabowo, kata Rosan, pihaknya menyampaikan beberapa perkembangan terkini Danantara. Beberapa hal yang dibicarakan antara lain rencana Danantara ke depan, hasil evaluasi, dan penilaian terhadap BUMN.

Baca Juga :   Pendapatan Holding BUMN Farmasi Naik 164% di Semester I-2021

“Ini kan Danantara sebagai pemegang saham sekaligus untuk melihat operasional ini secara baik dan benar, dan untuk lebih melakukan efisiensi. Danantara mempunyai target-target yang dicanangkan. Pada intinya seperti itu,” ujarnya.

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics