Tag: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
IEU-CEPA Segera Ditandatangani, 90,4% Produk Indonesia Dapat Tarif Nol Persen ke Eropa
Indonesia dan Uni Eropa mematangkan persiapan implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) menjelang penandatanganan perjanjian tersebut di Brussels, Belgia, pada ...Pemerintah Indonesia Ajak Kanada Garap Mineral Kritis
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Internasional Kanada (Minister of International Trade of Canada), The Honourable ...IPOC 2026: Jadi Komoditas Strategis, Menko Airlangga Sebut Kelapa Sawit Miliki Keunggulan Komparatif
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut kelapa sawit sebagai komoditas strategis Indonesia. Nilai ekspor kelapa sawit periode Januari–Oktober 2026 mencapai US$28,84 ...Wamenko Perekonomian Dradjad Buka Pintu Lebar-lebar untuk Menjawab Kekhawatiran Investor Pasar Modal
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk melakukan reformasi pasar keuangan, khususnya pasar modal. “Indonesia sangat ...Dorongan Menko Airlangga untuk Jakarta dengan Segala Macam Potensinya
Daerah adalah motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan infrastruktur, peningkatan daya saing investasi, dan pengembangan potensi ekonomi unggulan. Jakarta adalah salah ...Wamenko Perekonomian Bersama Menteri Perindustrian dan Kepala BPS Bahas Penjajakan Penyempurnaan Statistik Industri
Data yang solid akan menjadi landasan yang kuat dalam pengambilan kebijakan yang tepat. Kualitas data akan sangat menentukan kualitas keputusan yang diambil. ...Pemerintah Sebut Tingkat Pengangguran Terbuka 4,65% Terendah Sejak Tahun 1994
Pemerintah menyebut adanya tren positif perkembangan indikator ketenagakerjaan nasional pada tahun 2026. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ...Kewajiban Sertifikat Halal Dijadwal Ulang, Simak Rincian Perubahan Implementasi Sertifikasi Wajib Halal yang Ditetapkan Pemerintah
Pemerintah memperpanjang rencana implementasi kewajiban bersertifikat halal yang mestinya berlaku mulai 18 Oktober 2026. Perpanjangan tersebut menimbang kesiapan ekosistem halal di Indonesia. ...Menko Airlangga Optimistis Biaya Logistik Nasional Masih Bisa Ditekan
Pengurangan biaya logistik dan peningkatan efisiensi sistem logistik nasional didorong pemerintah melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik ...Menko Airlangga Buka Koreksi Implementasi BM 0% Bahan Baku Plastik Tertentu
Pemberian insentif fiskal berupa Bea Masuk (BM) sebesar 0% untuk bahan baku plastik tertentu selama 6 bulan adalah salah satu intervensi pemerintah ...