BI Naikkan BI Rate 25 Basis Poin Menjadi 6%
Gedung Bank Indonesia/Foto: Dok.BI
Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17–18 November 2026. Sejak Juni 2026, BI Rate berada di level 5,75%.
Kenaikan ini ditempuh untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, selain BI Rate, bank sentral juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 5,25% dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%.
“Kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi tahun 2026 hingga 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%,” kata Destry dalam konferensi pers hasil RDG, Rabu (18/11/2026).
Ke depan, BI akan konsisten mengarahkan kebijakan moneter untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran. Di sisi lain, kebijakan makroprudensial yang longgar akan terus diperkuat untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
BI juga akan mengarahkan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi dan inovasi pembayaran digital, penguatan manajemen risiko dan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.
Untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter, BI akan mengoptimalkan pengelolaan struktur suku bunga di pasar uang agar sejalan dengan BI Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter yang berorientasi pasar (pro-market).
Bank sentral juga akan mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing untuk memperkuat stabilisasi rupiah, baik melalui transaksi non-deliverable forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan NDF di pasar domestik.
Selain itu, BI meningkatkan insentif untuk transaksi lindung nilai melalui transaksi NDF dengan Bank Indonesia melalui mekanisme transaksi yang difasilitasi BI. Kebijakan ini mencakup perubahan besaran premi untuk tenor enam bulan dari 40% menjadi 45% dan tenor 12 bulan dari 45% menjadi 50%.
BI juga memperkuat dukungan likuiditas perbankan melalui transaksi cross currency repo (CCR). Melalui fasilitas ini, perbankan dapat memperoleh likuiditas rupiah dengan menjaminkan surat berharga berdenominasi valuta asing, berupa Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Kebijakan tersebut ditargetkan berlaku paling lambat Maret 2027.
Dorong Penyaluran Kredit
Di tengah pengetatan kebijakan moneter, BI tetap mempertahankan arah kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong intermediasi perbankan.
Salah satu langkahnya adalah menyiapkan implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) melalui financing channel dengan insentif paling tinggi 3% dari dana pihak ketiga (DPK). Insentif tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan dukungan pembiayaan perbankan kepada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja serta memperkuat pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Desember 2026. Selain itu, BI memperkuat implementasi KLM untuk pendalaman pasar uang dengan insentif paling tinggi 2% dari DPK guna mendorong redistribusi likuiditas dan intermediasi perbankan.
Pada sektor sistem pembayaran, BI akan memperluas kerja sama QRIS antarnegara dengan Hong Kong melalui uji coba (piloting) skema inbound Indonesia pada pekan kedua Desember 2026.
BI juga memperkuat akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), termasuk melalui pengembangan fitur pembayaran daring (online payment) yang direncanakan mulai Januari 2027.
Sementara itu, penguatan manajemen risiko sistem pembayaran dilakukan melalui pengaturan penyelenggara dan pihak penunjang sistem pembayaran serta implementasi tahap pertama infrastruktur data sistem pembayaran. Kedua kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada pekan kedua Desember 2026.
Destry menambahkan, BI akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas perekonomian, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.