OJK Serahkan 2 Tersangka Tindak Pidana Perbankan di Banyumas, Potensi Kerugian Rp1,72 Miliar

0
0

Dua tersangka diserahkan ke Kejaksaan Negeri Banyumas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah, dengan menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas pada 12 November 2026 lalu.

Kedua tersangka masing-masing berinisial TR selaku Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK selaku pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS.

OJK menyampaikan bahwa kedua tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan. Dugaan penyimpangan tersebut terjadi pada periode Mei 2018 hingga September 2021, melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah, dengan potensi kerugian sekitar Rp1,72 miliar.

Sebelumnya, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara (Tahap I) kepada JPU dan menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara telah lengkap (P-21) pada 11 November 2026.

Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.

Baca Juga :   Virus Corona Belum Menggoyahkan Stabilitas Sektor Jasa Keuangan

Atas dugaan perbuatannya, penyidik OJK menyangkakan TR melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Sementara itu, penyidik OJK menyangkakan AHK melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics