Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Jadi Atensi OJK dan BI
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono/Dok. OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memastikan perlindungan konsumen dengan tersedianya layanan penyelesaian sengketa konsumen yang mencakup sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran.
Kedua lembaga ini menyepakati Petunjuk Pelaksanaan Bersama Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan (SJK) tentang Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menegaskan dengan kesepakatan ini diharapkan bisa mempercepat upaya penyelesaian sengketa konsumen secara lebih proaktif sehingga bisa mengurangi potensi kerugian konsumen. Selain itu, industri jasa keuangan juga perlu memanfaatkan setiap pengaduan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan produk, layanan, dan perilaku usaha.
“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen, kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” kata Dicky dalam keterangannya.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama tersebut memperkuat koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai dengan kewenangan masing-masing. OJK dan BI akan terus memperkuat sinergi untuk mendukung pelindungan konsumen sektor keuangan secara menyeluruh.
LAPS SJK telah memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Lembaga ini menyediakan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses.
Bank Indonesia memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026 untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara di sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan Bank Indonesia. Perluasan cakupan layanan tersebut memperkuat peran LAPS SJK dalam mendukung penyelesaian sengketa konsumen di sektor keuangan secara terintegrasi.
Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) merupakan lini terdepan dalam pelindungan konsumen (first line of defense) yang bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen terlebih dahulu melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution (IDR). Dalam hal pengaduan yang mengandung unsur sengketa belum mencapai kesepakatan penyelesaian melalui mekanisme IDR, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK melalui mekanisme External Dispute Resolution (EDR) sesuai persyaratan yang berlaku atau melalui pengadilan.
LAPS SJK menangani sengketa yang bersifat keperdataan dan memenuhi persyaratan penanganan pengaduan internal PUSK, namun belum mencapai kesepakatan penyelesaian. Selain itu, sengketa tersebut tidak sedang dalam proses atau telah memperoleh putusan dari pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
Pelaku usaha juga perlu memperkuat penanganan pengaduan dan mendukung penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK.