Pertukaran Data LPS dan OJK Jadi Langkah Penting Kesuksesan Program Penjaminan Polis
Juklak Program Penjamin Polis ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11/2026)/Dok. OJK
Program Penjaminan Polis (PPP) memerlukan kesiapan pertukaran data, informasi dan/atau dokumen agar berjalan dengan mulus. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis (PPP).
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, keberhasilan Program Penjaminan Polis ditentukan sejak tahap persiapan, yaitu kepesertaan yang tepat, data yang akurat, dan koordinasi yang rapi. Juklak ini memberi pegangan yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS dalam menjalankannya.
Pertukaran data, lanjut Ogi, merupakan bagian penting dalam persiapan PPP. LPS memerlukan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko, sementara OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.
Juklak merupakan penjabaran Nota Kesepahaman OJK dan LPS tanggal 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.
Cakupan pertukaran data mengikuti seluruh siklus, mulai dari persiapan dan masa pendaftaran kepesertaan PPP, setiap status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Pertukaran berlangsung dua arah, dari OJK kepada LPS maupun dari LPS kepada OJK.
Juklak juga menetapkan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga, beserta jenis data, periode, batas waktu penyampaian, dan media pertukarannya. Hal yang belum diatur dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK–LPS.
“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” kata Ogi.
Adapun pertukaran data diarahkan melalui sarana pertukaran data dan informasi yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri. Melalui penandatanganan Juklak ini, OJK terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan PPP, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada industri dan masyarakat.