KPK Sita Dua Aset Rumah Staf Anggota DPR RI terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim
Gedung KPK/Dok. KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat mengamankan dua aset properti milik tersangka BW, yang merupakan staf anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) berinisial AS, terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, aset yang disita penyidik meliputi satu unit rumah di Kota Surabaya serta satu unit rumah lainnya di Kabupaten Mojokerto.
“KPK telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik BW yang meliputi satu unit rumah di Kota Surabaya, dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto,” ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Taufik menjelaskan, langkah penegakan hukum ini ditempuh sebagai bagian dari komitmen lembaga antirasuah dalam memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery).
“Hal itu dilakukan oleh penyidik untuk pemulihan atau asset recovery,” tegasnya.
Dalam konstruksi perkara ini, BW resmi ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama.
“Selanjutnya, terhadap BW dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 16 November—5 Desember 2026,” kata Taufik.
Kasus rasuah ini bermula ketika AS, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024, mendapatkan alokasi jatah dana hibah jumbo setiap tahunnya.
Rinciannya mencakup Rp48,9 miliar pada 2019, Rp27,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022, dengan total akumulasi mencapai Rp291,5 miliar selama empat tahun.
Dalam praktiknya, AS diduga mematok kewajiban biaya komitmen (commitment fee) sebesar 15 hingga 20% bagi anggota DPRD Jatim yang ingin melakukan pergeseran alokasi dana hibah antaranggota dewan.
Tak hanya itu, AS juga mematok fee sebesar 20 hingga 25% kepada para koordinator lapangan (korlap) yang membentuk pokmas dan menyusun proposal permohonan dana hibah.
Peran BW dalam skandal ini terbilang sentral. Ia ditugaskan oleh AS untuk mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, menjadi jembatan penghubung sekaligus koordinator para korlap, memverifikasi kelengkapan berkas usulan, mengoordinasikan setoran commitment fee, mengelola aliran dana dari korlap, hingga merekapitulasi setiap pengeluaran sang legislator.
Dari praktik kurun waktu 2019–2022 itu, AS dan BW mengeruk aliran dana haram dengan total penerimaan yang masif.
“Dari penyerahan permintaan atas commitment fee dalam periode 2019–2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar, yang mana sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BW mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar,” ungkap Taufik.
Atas perbuatannya, BW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pengusutan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan masif yang berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022 lalu, yang hingga kini telah menyeret puluhan tersangka ke hadapan hukum.