Wali Kota Bekasi TAT Tak Hadiri Pemeriksaan Kejagung, Minta Dijadwalkan Ulang
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna/Dok. Ist
Wali Kota Bekasi TAT tidak menghadiri pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP, Selasa.
“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Jakarta, Selas (17/11/2026).
Ia mengatakan bahwa Wali Kota Bekasi itu meminta penjadwalan ulang pemeriksaan. “Ada surat minta di-reschedule pemanggilan pekan depan,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Wali Kota Bekasi TAT dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada pukul 10.00 WIB.
Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas (Migas) Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dalam KSO dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.
Untuk konstruksi perkara, Anang menjelaskan perkara itu bermula dari kerja sama PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP untuk mengelola sumur minyak yang berada di wilayah Kota Bekasi.
Menurut penyidik, dalam pelaksanaan kerja sama tersebut diduga terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap mekanisme perizinan.
“Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan,” kata Anang.
Dia mengatakan penyidik menduga penyimpangan tata kelola tersebut mengakibatkan kerugian dan defisit pada pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama.
Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp2 triliun.
“Uang itu yang rugi tidak hanya perusda (perusahaan daerah) yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian,” katanya.
Penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk mengumpulkan alat bukti dan memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.