Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Wali Kota Bekasi TAT soal Dugaan Korupsi PT Migas Bumi dengan PT Pertamina EP
Kantor Kejaksaan Agung/Ist
Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi berinisial TAT sebagai saksi pada Selasa (17/11/2026). Pemeriksaan TAT ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengonfirmasi bahwa agenda pemeriksaan terhadap TAT telah dijadwalkan oleh penyidik. Pihaknya kini tinggal menunggu kehadiran yang bersangkutan di Gedung Bundar Jampidsus.
“Kalau terjadwal hari ini diperiksa sebagai saksi, kita tunggu saja,” ujar Anang, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan jadwal, pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) tersebut diagendakan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB.
Perkara rasuah ini sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bekasi, namun kini resmi diambil alih langsung oleh penyidik Jampidsus Kejagung. Penyelidikan ini mencakup periode kerja sama antara PT Migas Kota Bekasi (Perseroda) dan PT Pertamina EP dalam rentang tahun 2009 hingga 2024 untuk pengelolaan sumur minyak di wilayah Kota Bekasi.
Anang memaparkan, penyidik menemukan sejumlah indikasi penyimpangan serius dan pelanggaran mekanisme perizinan formal sejak awal pembentukan perusahaan hingga pelaksanaan kerja sama.
“Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan,” tegas Anang.
Akibat abainya prosedur dan tata kelola itulah, penyidik menduga muncul ketimpangan finansial yang membebani neraca keuangan pihak-pihak terkait. Tak tanggung-tanggung, estimasi kerugian keuangan negara akibat rasuah tata kelola migas ini ditaksir mencapai sekitar Rp2 triliun.
“Uang itu yang rugi tidak hanya perusda yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian,” imbuhnya.
Hingga saat ini, tim penyidik Jampidsus terus mengintensifkan pengumpulan alat bukti, melacak aliran dana, serta memanggil berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses KSO itu guna membongkar tuntas perkara yang merugikan keuangan negara dalam skala besar ini.