RUU Adminduk Larang Fotokopi KTP, Komisi II DPR: Ada Aturan Sanksinya

0
14
Reporter: Kristian Ginting

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) menjadi momentum untuk mengubah paradigma pelayanan publik. Salah satu yang diatur dalam RUU ini adalah perubahan pola pelayanan administrasi kependudukan, seperti KTP yang nantinya tidak boleh lagi di-fotokopi untuk kebutuhan apapun.

Menurut Khozin, RUU Adminduk yang saat ini berjalan di Panja Komisi II DPR membawa perubahan paradigma pelayanan administrasi kependudukan menuju sistem penyelenggaraan yang lebih proaktif, terintegrasi berbasis digital, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Negara tidak boleh lagi hanya menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhan administrasi kependudukannya (stelsel pasif). Sebaliknya, pemerintah harus lebih aktif (stelsel aktif) memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan,” kata Khozin pada Rabu (18/11).

Khozin menambahkan, perubahan paradigma tersebut menjadi salah satu arah penting dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Melalui pendekatan stelsel aktif, kata Khozin, pemerintah didorong untuk lebih proaktif dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan.

Baca Juga :   OCBC NISP Gandeng Pegadaian Luncurkan Produk Tabungan Emas Berbasis Syariah

“Negara harus hadir lebih aktif. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dibebani urusan administratif yang semestinya dapat difasilitasi oleh pemerintah,” kata anggota Fraksi PKB DPR tersebut.

Khozin menambahkan, perubahan tersebut juga perlu didukung oleh integrasi data kependudukan antar-lembaga. RUU Adminduk mengarahkan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor identitas tunggal untuk berbagai layanan publik.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi kerumitan akibat penggunaan beragam nomor identitas dan dokumen dari tiap-tiap instansi.

“Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” kata Khozin.

Dengan aturan ini, nantinya fotokopi KTP yang biasa digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan masyarakat akan dilarang. Data kependudukan masyarakat nantinya akan terintegrasi melalui sistem digital dan berlaku di semua instansi negeri serta swasta.

“Nanti akan dipertegas berikut sanksinya di UU yang baru. Jadi masyarakat tidak perlu lagi membawa fotokopi KTP dalam setiap pengurusan administrasi yang membutuhkan informasi kependudukan. Ini transformasi substansial,” ungkap Khozin.

Baca Juga :   Fenomena "Bakar Uang" akan Langka di Tahun 2023, Investor Sudah Cari Cuan

Meski begitu, Khozin memastikan transformasi pelayanan berbasis digital akan berjalan beriringan dengan penguatan pelindungan data kependudukan. Untuk itu, RUU Adminduk juga memuat sejumlah materi terkait identitas kependudukan digital (IKD), pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan, mekanisme pengaduan masyarakat, serta pengaturan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.

“Digitalisasi bukan sekadar memindahkan dokumen ke dalam bentuk elektronik. Keamanan data dan perlindungan hak warga harus menjadi prioritas,” kata Khozin.

Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan pemerintahan dan reformasi birokrasi ini menyatakan, RUU Adminduk juga merupakan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, juga diperlukan beleid baru guna mendukung transformasi digital dan modernisasi sistem pelayanan administrasi kependudukan.

“RUU ini juga mengatur penguatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sebagai sistem pengelolaan informasi kependudukan yang terpadu, akurat, dan mendukung pelayanan publik,” kata Legislator dari Dapil Jatim IV (Jember-Lumajang) itu.

Khozin berharap pembaruan regulasi Adminduk dapat menghadirkan sistem pelayanan yang lebih terintegrasi, dan mudah diakses. RUU Adminduk diharapkan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.

Baca Juga :   Gus Alex Bongkar Jejak Duit US$1 Juta ke Pansus Haji DPR, Nama Nusron Wahid Ada di Dalamnya

“Dengan perubahan tersebut, administrasi kependudukan tidak semata-mata menjadi urusan pencatatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi warga untuk memperoleh berbagai layanan dan hak sebagai warga negara,” kata Khozin.

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics