MPR Terima Surat dari Prabowo, Dua Nama Disiapkan Lewat 22 Syarat Ketat
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) telah resmi mengonfirmasi pihaknya menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengusulan pengganti Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa surat penting dari kepala negara itu telah diterimanya pada Senin (16/11/2026) pukul 11.10 WIB dan langsung diagendakan untuk dibahas secara maraton dalam Rapat Gabungan (Ragab) bersama para pimpinan serta perwakilan lintas fraksi partai politik di DPR pada pukul 15.00 WIB sore tadi.
Kendati demikian, Muzani masih menutup rapat rincian isi surat yang disodorkan Prabowo itu, termasuk siapa saja figur yang dikantongi oleh Presiden Prabowo.
“Memang tadi kami jam 11.10 WIB terima surat dari Presiden, nanti akan kita bahas di ragab. Apa hasilnya, segala macam tunggu sebentar, sabar, karena kami akan bicarakan di ragab ya,” ujar Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia berjanji seluruh hasil pembahasan strategis itu akan segera dibuka dan disampaikan secara transparan kepada publik.
Di balik misteri nama yang diusulkan, Muzani membeberkan detail krusial bahwa Presiden Prabowo melampirkan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi posisi RI 2 yang kosong. Tak tanggung-tanggung, setiap kandidat harus melewati proses verifikasi ketat berdasarkan 22 persyaratan administratif maupun konstitusional yang telah ditetapkan.
Untuk memastikan legitimasi hukum berjalan mulus tanpa cela di kemudian hari, MPR RI telah membentuk panitia verifikasi khusus. Tim ini dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan diketuai oleh Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman.
“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” tegas Muzani.
Nantinya, tim verifikasi inilah yang akan membedah secara detail keabsahan dokumen para kandidat, termasuk validitas ijazah dan persyaratan hukum formal lainnya.
Selain membentuk panitia verifikasi, Rapat Gabungan MPR RI juga resmi menyetujui pembentukan panitia ad hoc untuk proses pemilihan dan penetapan wakil presiden. Panitia khusus ini akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto dengan komposisi 26 anggota.
Langkah cepat itu ditempuh agar roda kepemimpinan “dwitunggal” segera pulih di tengah tantangan global dan domestik yang kompleks. Muzani memastikan bahwa puncak dari proses transisi konstitusional ini telah disepakati bersama.
“Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden,” pungkasnya.
Langkah ini menyusul pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto sebelumnya di Palu, Sulawesi Tengah, bahwa dirinya langsung bergerak cepat memproses pengganti wakil presiden sekembalinya dari lawatan kenegaraan penting ke Manila (Filipina) dan Shenzhen (Tiongkok).