Mardani DPR Dorong Prabowo Cari Wapres yang Bisa Perkuat Ekonomi RI

Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera berharap Presiden Prabowo Subianto mencari wakil presiden (Wapres) yang dapat memperkuat ekonomi Indonesia. Hal ini menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wapres.

“Kita berharap Wapres yang terpilih nanti bisa bekerja sama dengan Presiden dalam memimpin bangsa,” kata Mardani Ali Sera pada Jumat (13/11).

Seperti diketahui, Gibran mengundurkan diri menyusul polemik surat keterangan (suket) ijazah SMA miliknya yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung (MA). Sore ini, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan para petinggi partai politik (Parpol) di Istana Kepresidenan Bogor guna membahas pengisian jabatan Wapres setelah Gibran mundur.

Berbagai pihak memberikan pandangan mengenai sosok calon wapres yang ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo. Mengenai hal ini, Mardani pun memiliki pandangan.

“Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri,” tuturnya.

Mardani pun menyinggung soal Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggandeng Boediono, seorang profesor sekaligus ekonom andal sebagai Wapres di periode kedua. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah mencapai lebih di atas 6% saat kepemimpinan SBY-Boediono.

“Di periode kedua Pak SBY, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,22%. Di tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi mencapai angka 6,49%. Hal ini terjadi saat Pak SBY didampingi Prof. Boediono, profesional dan figur yang dipercaya pasar,” ungkap Mardani.

Menurut Mardani, pendamping presiden memang harus memiliki keunggulan di sektor perekonomian.

“Ke depan kondisi tidak mudah, perlu pelayanan dan kualitas terbaik dari pemerintahan. Dan untuk itu, ekonomi Indonesia harus terjaga demi menjamin kesejahteraan rakyat,” kata Mardani.

Sementara mengenai adanya kekosongan jabatan wakil presiden, Mardani menilai hal tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian administrasi pemerintahan yang tertib.

“Perhatian perlu diarahkan pada kesinambungan pekerjaan, kejelasan penanggung jawab, serta kelengkapan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan agenda pemerintahan,” ujar Mardani.

Anggota Komisi di DPR yang membidangi sistem pemerintahan itu pun mendorong Kementerian Sekretariat Negara dan instansi terkait memetakan pekerjaan yang sebelumnya melibatkan koordinasi wakil presiden. Menurut Mardani, pemetaan perlu memperjelas agenda yang masih berjalan, keputusan yang memerlukan tindak lanjut, dan penanganannya sesuai arahan presiden serta ketentuan yang berlaku.

“Pekerjaan pemerintah memiliki rangkaian yang perlu terus dijaga. Setiap agenda yang masih berlangsung harus mempunyai penanggung jawab yang jelas, sehingga tindak lanjutnya dapat berjalan tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi instansi pelaksana,” ujar politisi PKS itu.

Ditambahkan Mardani, penyesuaian tersebut perlu disertai pencatatan perkembangan pekerjaan dan pengelolaan dokumen yang memadai.

“Informasi mengenai komitmen, hasil koordinasi, dan persoalan yang belum selesai menjadi dasar penting bagi kelanjutan pelaksanaan,” kata Mardani.

Mardani juga mengingatkan agar kementerian dan pemerintah daerah memperoleh penjelasan apabila terdapat perubahan jalur koordinasi.

“Pemberitahuan perlu spesifik pada pekerjaan yang terdampak sehingga pelaksana mengetahui pihak yang harus dihubungi dan keputusan yang menjadi pegangannya,” kata Legislator dari Dapil DKI Jakarta I itu.

Mardani mengatakan, kejelasan administrasi membantu pemerintah menjaga konsistensi pelaksanaan.

“Instansi perlu mengetahui kepada siapa melaporkan perkembangan,
bagaimana hambatan diselesaikan, dan arahan apa yang tetap dijalankan,” kata Mardani.