IPOC 2026: Jadi Komoditas Strategis, Menko Airlangga Sebut Kelapa Sawit Miliki Keunggulan Komparatif

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut kelapa sawit sebagai komoditas strategis Indonesia.

Nilai ekspor kelapa sawit periode Januari–Oktober 2026 mencapai US$28,84 miliar, meningkat 16% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar US$24,88 miliar. Dari sisi volume, ekspor mencapai 33,8 juta ton atau meningkat 6% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

“Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas strategis bagi Indonesia. Selain memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, kelapa sawit juga memiliki keunggulan komparatif dari sisi efisiensi penggunaan lahan, dengan produktivitas minyak mencapai sekitar 4 ton per hektare, sementara komoditas minyak nabati utama lainnya hanya menghasilkan kurang dari 0,7 ton per hektare,” kata  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026, Kamis (12/11/2026).

Pemerintah juga terus memastikan agar manfaat ekonomi industri kelapa sawit dapat dirasakan secara lebih luas oleh pekebun rakyat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, serta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit. Program pengembangan SDM tersebut mencakup pemberian beasiswa pendidikan, pelatihan teknis, dan peningkatan kapasitas pekebun.

Berbagai program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tanpa perluasan areal perkebunan. Upaya ini turut tercermin dari peningkatan produksi kelapa sawit Indonesia dari 52,76 juta ton pada tahun 2024 menjadi 56,55 juta ton pada tahun 2025. Pada tahun 2026, produksi kelapa sawit diproyeksikan mencapai sekitar 60 juta ton, dengan konsumsi domestik sebesar 27,9 juta ton dan ekspor sekitar 35 juta ton.

Di sisi keberlanjutan, Pemerintah terus memperkuat penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai instrumen nasional untuk memastikan produksi kelapa sawit memenuhi persyaratan keberlanjutan. Pengembangan Sistem Informasi ISPO juga terus dilakukan guna memperkuat integrasi data perkebunan, sertifikasi, serta informasi rantai pasok terkait. Penguatan tersebut untuk memenuhi standar keberlanjutan dan persyaratan pasar dan menjadi fondasi bagi pengembangan industri hilir kelapa sawit.

Salah satu langkah strategis hilirisasi tersebut diwujudkan melalui implementasi mandatori biodiesel B50 yang dimulai pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini diperkirakan meningkatkan kebutuhan biodiesel dari sekitar 15,6 juta kiloliter pada implementasi B40 menjadi sekitar 16,7 juta kiloliter pada B50. Selain memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik, implementasi B50 juga diproyeksikan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO₂ ekuivalen. Pemerintah juga terus menjajaki pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis kelapa sawit sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional.

Pemerintah menilai bahwa berbagai tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit juga membuka peluang untuk memperkuat daya saing dan memperluas kontribusi Indonesia dalam rantai pasok global. Oleh karena itu, kolaborasi berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi faktor penting dalam mengembangkan industri kelapa sawit yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi yang berkelanjutan dan komitmen bersama, kita dapat memastikan industri kelapa sawit Indonesia tetap menjadi kontributor yang bertanggung jawab bagi ketahanan pangan global, menjadi pilar ketahanan energi, serta menjadi sumber ketahanan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Menko Airlangga.