Pemerintah Sedang Evaluasi Mandatori B50 2027, Ini Alasannya
Pemerintah Indonesia masih mengevaluasi kebijakan program biodiesel 50% (B50) untuk 2027. Dalam evaluasi itu, pemerintah ingin memastikan kebijakan itu tidak memengaruhi keberlanjutan industri.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, pihaknya berencana melakukan rapat terkait mandatori biodiesel pada 2027. Ada beberapa hal yang menjadi pembahasan, sehingga pematangan proyeksi kebijakan energi hijau bisa dilakukan dengan baik.
“Implementai tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial,” kata Eniya di IPOC 2026, Bali, Kamis (12/11).
Adanya kekhawatiran industri terhadap kewajiban domestic market obligation (DMO), kata Eniya, dipahami sebagai permasalahan yang harus diari titik temunya.
Menurut Eniya, pihaknya sudah memastikan bahwa pasokan bahan baku cukup memenuhi kebutuhan program mandatori hingga tahun depan. Pemerintah juga ingin memastikan ara pelaku ekspor bisa beroperasi secara normal.
Berdasarkan catatan saat ini, kata Eniya, realisasi penyaluran biodiesel domestik telah mencapai 13,84 juta kiloliter, atau sekitar 83% dari total alokasi 16,75 juta kiloliter. Insentif diberikan khusus untuk pengunaan public service obligation (PSO) Padahal, permintaan biodiesel di sektor non-PSO pun meningkat.
Sementara itu, ekonom UPN Veteran Jakarta Acchmad Nur Hidayat menambahkan, hasil simulasi kuantatif periode 2027-2030 menunjukkan penerapan bauran B50 yang dipatok secara kaku, memang mampu menghindari impor solar sebanyak 46,82 juta kiloliter. Meski demikian, kebijakan itu justru memicu 2 trade-off utama yakni penyusutan volume ekspor CPO karena pasokan tersedot untuk pasar domestik, dan membengkaknya beban insentif selisih harga biodiesel.
“Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volue ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030,” ujar Achmad.
Leave a reply
