Legislator DIY Dukung UGM Bentuk Tim Pencari Fakta Buntut Kerusuhan Demo di Yogyakarta

Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayati menyoroti bentrok antara aparat dengan massa aksi yang terjadi usai demonstrasi di Yogyakarta, beberapa hari lalu. Pimpinan Komisi pendidikan DPR ini juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan.

“Kita menolak keras segala bentuk kekerasan, termasuk dalam penanganan aksi demonstrasi. Aparat keamanan seharusnya mengutamakan langkah-langkah humanis dan persuasif,” kata MY Esti pada Jumat (13/11).

Seperti diketahui, aksi mahasiswa dan sejumlah elemen sipil di Yogyakarta pada momen Hari Pahlawan lalu diwarnai dengan kericuhan. Kerusuhan terjadi di malam hari saat sebagian massa memilih untuk bertahan sehingga terjadi bentrokan dengan aparat.

Dalam peristiwa tersebut, polisi menembakkan gas air mata dan air dari water cannon, sementara massa aksi melempari mereka dengan batu hingga kembang api. Di media sosial, banyak video yang menunjukkan kericuhan di Yogyakarta di mana salah satunya terjadi di depan Bundaran Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM).

Esti pun menegaskan, penanganan terhadap aksi massa tidak boleh mencederai hukum dan hak asasi manusia (HAM).

“Penanganan aksi harus mengutamakan pendekatan kemanusiaan, bukan bentuk represif. Dan harus ada penghormatan terhadap hukum dan HAM dalam menyikapi dinamika penyampaian aspirasi di Yogyakarta,” ungkap Esti.

Atas insiden yang terjadi di Yogyakarta, sebanyak 157 orang sempat ditahan karena diduga terlibat dalam aksi ricuh dan perusakan beberapa fasilitas umum. Pihak UGM menyatakan 8 mahasiswanya turut menjadi pihak yang ditahan polisi.

Terbaru, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan telah memulangkan 154 orang yang sebelumnya ditahan, termasuk 22 anak di bawah umur. Sementara 3 lagi masih ditahan di mana 2 orang karena dinyatakan positif narkoba, dan satu orang menjadi tersangka karena membawa barang-barang berbahaya. Salah satu yang positif narkoba berstatus mahasiswa.

Terkait hal ini, Esti meminta Polda
DIY untuk melakukan penegakan hukum secara transparan dan profesional.

“Pendampingan hukum tetap harus diberikan bagi mereka yang masih ditahan. Penegak hukum juga perlu membuka akses bagi perguruan tinggi yang mahasiswanya ditahan itu,” kata Esti.

Esti pun meminta polisi menyelidiki informasi soal pelaku kerusuhan yang terindikasi merupakan massa tidak dikenal dan berbeda dengan massa aksi demonstrasi di pagi hingga sore hari yang berlangsung damai.

“Kami juga meminta Polri untuk transparan mengenai massa tak dikenal yang berbuat anarkis ini. Termasuk mengenai kemungkinan kelompok massa tersebut hadir dan melakukan kerusuhan usai aksi penyampaian aspirasi dengan tujuan-tujuan tertentu,” tutur Esti.

Esti pun menyoroti laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta tentang penanganan kericuhan pasca aksi demo.

“Laporan mengenai penangkapan secara acak dan sporadis perlu diperiksa dengan mencocokkan keterangan mahasiswa, saksi, dan rekaman kejadian,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Berdasarkan data pengaduan LBH Yogyakarta, banyak penangkapan massa aksi dilakukan secara tidak proporsional, acak, dan disertai dugaan kekerasan oleh aparat. LBH Yogyakarta juga menerima puluhan laporan terkait warga dan peserta aksi yang ditangkap maupun menjadi korban luka-luka sehingga harus mendapatkan pertolongan medis emergency di rumah sakit terdekat akibat dampak penindakan aparat.

Selain itu, belasan orang juga sempat dilaporkan belum diketahui keberadaannya pascakericuhan yang membendung dari kawasan Gedung DPRD DIY hingga ke arah utara Kota Yogyakarta.

Esti menegaskan, pihak kepolisan harus membedakan orang-orang yang melakukan kekerasan dengan massa aksi yang benar-benar menyampaikan pendapat secara damai, warga yang melintas, dan mereka yang hanya sekadar menyaksikan kejadian.

“Kericuhan antara aparat dan massa terjadi di tempat terbuka dan di sejumlah lokasi strategis, sehingga sangat mungkin ada warga, bahkan termasuk mahasiswa, yang berada atau terjebak di lokasi kerusuhan,” ujar Esti.

Legislator asal DIY ini juga meminta polisi memberi penjelasan mengenai dugaan penganiayaan yang dilakukan aparat ke peserta demo selama proses penanganan aksi. Esti menegaskan Polisi punya kewajiban untuk memastikan massa aksi yang terluka mendapat pertolongan medis.

“Dan kami sangat menyesalkan adanya penangkapan terhadap puluhan anak di bawah umur meski menurut informasi saat ini sudah dibebaskan. Tindakan itu menyalahi perlindungan terhadap anak,” kata Esti.

Lebih lanjut, Esti meminta penjelasan pihak kepolisian mengenai laporan aparat yang menembakkan gas air mata di area pintu masuk kampus UGM saat penanganan kericuhan. Apalagi tepat di depan Bundaran UGM terdapat IGD rumah sakit.

Meski aparat tak masuk ke dalam kampus, UGM telah mengecam aksi pengerahan aparat dalam jumlah besar di titik masuk strategis kampus yang dianggap sudah masuk kategori intimidasi. Sementara pihak polisi menyatakan gas air mata ditembakkan ke arah timur Bundaran UGM yang bukan mengarah ke dalam kampus lantaran petugas terdesak serta karena ada massa tak dikenal melakukan aksi perusakan.

“Perbedaan keterangan mengenai lokasi tindakan perlu diselesaikan melalui verifikasi bersama universitas. Penjelasan harus mencakup alasan pengerahan, kebutuhan pengamanan, dan dampaknya terhadap keselamatan sivitas,” tutur Esti.

Menurut Esti, penanganan aparat di sekitar kampus perlu dapat dipertanggungjawabkan kebutuhannya dan skala yang dilakukan.

“Mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan harus tetap mempunyai ruang yang aman untuk belajar, bekerja, dan menyampaikan pandangan. Keselamatan mahasiswa dan sivitas serta kegiatan pendidikan harus dilindungi,” lanjut Esti.

Di sisi lain, Esti mendukung langkah UGM untuk terus menelusuri keberadaan mahasiswa yang terdampak, termasuk mereka yang sempat hilang kontak maupun yang diduga ditahan aparat.

“Saya sangat sepakat dan mendukung penuh sikap Universitas Gadjah Mada (UGM) bahwa kampus harus selalu menjadi ruang yang aman bagi kebebasan berpikir, bersuara, berorganisasi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan,” ujar Esti.

Esti juga mendukung UGM yang membuka kemungkinan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen untuk menelusuri peristiwa kericuhan demonstrasi di Yogyakarta untuk memastikan apakah aparat masuk ke lingkungan kampus saat kericuhan berlangsung.

“Pembentukan tim pencari fakta dapat mengungkap bila memang ada kesalahan prosedur penanganan dan pengamanan aksi unjuk rasa,” ujar Esti.

Esti pun sepakat mengenai pentingnya perlindungan hak mahasiswa dan kebebasan menyampaikan pendapat.

“Dan penting untuk kembali diingat bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Mahasiswa perlu merasa aman untuk berpikir kritis dan menyampaikan pendapat,” kata Esti.

Esti menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan keselamatan dan terpenuhinya hak-hak mahasiswa, termasuk dengan pihak kepolisian.

Di sisi lain, Esti mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk memfasilitasi dukungan antarkampus bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan hukum, perawatan, atau pemulihan psikologis.

“Penyesuaian kegiatan akademik perlu diberikan berdasarkan keadaan mahasiswa agar proses pendampingan tidak menghilangkan kesempatan belajar mereka,” kata Esti.

Dari peristiwa di Yogya ini, Esti berharap semua dapat memastikan untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Ia juga mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, di mana perguruan tinggi juga memiliki peran.

“Dan demokrasi harus memberi ruang bagi aspirasi, bukan kekerasan. Serta kampus harus tetap menjadi tempat yang aman bagi generasi penerus bangsa,” kata Esti.