Aturan Tarif Kurir Online Disusun, Biaya Risiko hingga Parkir Bakal Diperhitungkan
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah menerima berbagai aspirasi dari berbagai asosiasi termasuk yang disampaikan melalui Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI)/Dok. Komdigi
Pemerintah tengah menyiapkan aturan tarif layanan kurir online untuk pengantaran barang dan makanan dengan mempertimbangkan sejumlah komponen biaya, mulai dari risiko pengiriman, penanganan barang (handling), berat dan dimensi paket, hingga waktu tunggu serta parkir.
Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid mengatakan berbagai komponen tersebut menjadi masukan dalam penyusunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang pedoman biaya jasa layanan pengantaran barang dan makanan. Masukan itu antara lain disampaikan oleh Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) dalam audiensi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
“Kemkomdigi mengapresiasi masukan yang diberikan. Sebelumnya kami memang sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan termasuk memasukkan biaya handling dan weighting. Termasuk biaya risk based atau risiko. Ini menjadi salah satu masukan dari Bapak-Bapak sekalian,” kata Meutya dalam keterangannya.
Menurut Meutya, pengaturan tarif kurir online membutuhkan formula tersendiri karena karakteristik pengantaran barang dan makanan berbeda dengan layanan transportasi penumpang. Pengemudi tidak hanya menempuh perjalanan, tetapi juga menghadapi beban dan risiko yang berkaitan dengan jenis barang yang dibawa.
Pemerintah, lanjutnya, akan mengkaji apakah dimensi dan berat barang serta nilai barang yang dikirim perlu menjadi variabel dalam penghitungan biaya risiko. Karakteristik barang yang membutuhkan penanganan khusus juga akan dipertimbangkan.
Selain itu, biaya tunggu dan parkir menjadi komponen yang turut dicermati. Dalam praktiknya, proses pengantaran tidak selalu berlangsung dengan kondisi dan waktu yang sama. Pengiriman makanan, misalnya, memiliki batas ketahanan dan membutuhkan perhatian terhadap waktu pengantaran.
“Karakteristik pengantaran barang dan makanan ini berbeda, jadi tidak bisa pakai formula yang sama dengan yang mengantar manusia. Meskipun tadi Bapak katakan risikonya sama dengan pengemudi ojek online, tetapi kurir juga membawa barang, termasuk makhluk hidup, makanan yang punya daya tahan, ada waktu-waktu khusus, kemudian biaya tunggu, biaya parkir, dan lain-lain,” jelasnya.
Dalam pengaturan ini, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk memastikan tarif yang ditetapkan mampu memberikan pendapatan layak bagi pengemudi tanpa membebani perusahaan aplikasi, pelaku UMKM, maupun konsumen.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan penetapan tarif harus mempertimbangkan keberlanjutan seluruh pihak dalam ekosistem layanan pengantaran berbasis aplikasi.
“Kalau kita terlalu murah, bisnis aplikasi dan UMKM tidak akan bertahan, tetapi kalau terlalu mahal, maka UMKM tidak ada yang beli juga,” ujar Edwin.
Edwin menjelaskan pemerintah perlu memahami kondisi kerja pengemudi secara menyeluruh, termasuk karakteristik pekerjaan, biaya operasional, serta risiko yang mereka hadapi. Karena itu, penyusunan kebijakan dilakukan melalui dialog dengan pengemudi, perusahaan aplikasi, dan kementerian terkait.
Menurutnya, aspirasi pengemudi mengenai kompensasi atas penggunaan kendaraan, bahan bakar, tenaga, waktu, serta risiko pekerjaan merupakan kebutuhan mendasar yang perlu diperhatikan dalam penyusunan aturan.
Pemerintah juga mencatat masukan mengenai sejumlah program dan skema layanan aplikasi yang dinilai memberatkan pengemudi untuk turut ditinjau.
Perwakilan FDTOI, Mahmud menyampaikan bahwa pengaturan tarif pengantaran paket dan makanan telah lama diperjuangkan para pengemudi sejak layanan tersebut berkembang pada 2016. Ia menilai pendapatan yang diterima selama ini belum sebanding dengan biaya operasional, seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, dan kuota internet.
FDTOI juga meminta agar perwakilan pengemudi dari berbagai daerah dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Pasalnya, perbedaan kondisi geografis dan karakteristik wilayah turut memengaruhi biaya operasional serta tantangan pekerjaan kurir.
Penyusunan aturan tarif tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.
Meutya menjelaskan Kemkomdigi memiliki mandat menyusun Peraturan Menteri mengenai pedoman biaya jasa layanan pengantaran barang dan makanan. Namun, terdapat sejumlah komponen penghitungan yang berkaitan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan sehingga penyusunannya perlu diselaraskan dengan regulasi dari kementerian tersebut.
“Kita memang harus bersama-sama. Jadi saling terkait, kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenhub keluar. Hasil pertemuan ini tentu akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk bagaimana mengadopsi masukan dari masyarakat, khususnya FDTOI,” kata Meutya.
Pemerintah berharap aturan yang disusun dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi pengemudi, sekaligus menjaga keberlanjutan perusahaan aplikasi serta keterjangkauan layanan bagi UMKM dan masyarakat.