Kementerian Komdigi Minta Google Buka-bukaan Soal Penutupan 19.000 Kanal YouTube
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini/Dok. Komdigi
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google dan YouTube memberikan penjelasan yang lengkap mengenai akun-akun yang diterminasi dari platform YouTube. Namun demikian, perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara belum dapat memenuhi permintaan dari Kementerian Komdigi.
Dalam pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital pada 19 November 2026, perwakilan Google yang hadir menjelaskan mereka perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim Google di tingkat global yang menyusun buletin.
Perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara mengatakan bahwa buletin keamanan kuartal III tahun 2026 tertanggal 30 Oktober 2026 belum memberikan penjelasan pendukung yang cukup sehingga rentan menimbulkan salah tafsir.
Oleh karena itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini mengatakan pihaknya sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi.
Penjelasan pendukung tersebut dalam hal ini termasuk metodologi, proses peninjauan, peran antara mesin dengan peninjau manusia, cara mengukur akurasi, tingkat kesalahan deteksi, serta dasar pemberian label atau kategori topik konten.
Saat pertemuan pada 19 November tersebut, pihak Google menyebutkan kebijakan spam di platform YouTube yang digunakan sebagai dasar penindakan kepada akun-akun yang dilabeli sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi.
Dalam laporan Google, mereka melakukan penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia.
Kementerian Komdigi menilai bahwa setiap tindakan moderasi konten, terlebih dalam skala besar, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil. Kemnurut Kementerian, laporan Google tersebut belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia. Komdigi memandang bahwa temuan sebesar ini memerlukan penjelasan yang dapat diuji. Penjelasan tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atribusi maupun penafsiran yang keliru terhadap temuan Google. Kebebasan berekspresi perlu berlaku bagi semua pihak atau kelompok manapun, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah.