Pengamat Kebijakan Publik: Praktik Rente Jadi Ancaman Bagi Kesejahteraan Rakyat
Diskusi bertajuk "Bongkar Ekonomi Rente" di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026)/Do. Wisnu-Iconomics
Ketidakpastian ekonomi yang membayangi Indonesia kembali menyoroti persoalan lama dalam tata kelola ekonomi nasional, yakni praktik ekonomi rente. Di tengah tekanan nilai tukar rupiah, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pangan, hingga tantangan daya beli masyarakat, hubungan antara penguasa dan pengusaha dalam memperebutkan keuntungan ekonomi dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Ekonomi rente bukan sekadar persoalan korupsi atau penyalahgunaan jabatan. Praktik ini berkaitan dengan bagaimana kekuasaan dapat dimanfaatkan untuk memberikan keistimewaan kepada pengusaha atau kelompok tertentu melalui perizinan, konsesi, proyek pemerintah, hingga regulasi yang menguntungkan kepentingan segelintir pihak.
Pengamat kebijakan publik Sugiyanto mengatakan, praktik ekonomi rente di Indonesia bukan fenomena baru. Pola ini telah berlangsung sejak zaman kerajaan, kolonialisme, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi dengan bentuk dan jaringan kepentingan yang terus berkembang.
“Ekonomi rente ini terjadi karena adanya perlakuan istimewa, perizinan istimewa dan sebagainya yang terjadi di negeri ini,” kata Sugiyanto dalam diskusi bertajuk Bongkar Ekonomi Rente di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Sugiyanto, praktik itu umumnya melibatkan pejabat yang memiliki kewenangan memberikan izin atau lisensi, pengusaha yang mendapatkan keuntungan dari fasilitas khusus, politisi, broker, hingga pihak-pihak yang bekerja di belakang layar.
Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena praktik ekonomi rente tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat. Seiring penerapan desentralisasi, kewenangan pemerintah daerah juga membuka ruang bagi munculnya pola serupa, terutama dalam pemberian izin pertambangan, konsesi, dan pembukaan lahan.
Dampaknya, kata dia, dapat menjalar ke berbagai sektor strategis, mulai dari minyak, gas, pertambangan, mineral, hingga perkebunan kelapa sawit.
Sugiyanto menilai, ketika akses terhadap sumber daya ekonomi lebih banyak ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan dibandingkan kemampuan dan persaingan usaha yang sehat, kesempatan ekonomi akhirnya hanya dinikmati kelompok tertentu.
Kondisi tersebut juga perlu dilihat dalam situasi ekonomi Indonesia saat ini. Pada 18 November 2026, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6%.
Kebijakan ini, kata dia, ditempuh untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan pasar keuangan global dan ketidakpastian domestik.
Nilai tukar rupiah bahkan sempat menyentuh Rp18.285 per dolar AS.
Pelemahan ini menambah tantangan bagi perekonomian, terutama karena kenaikan nilai dolar berpotensi meningkatkan biaya impor bahan baku, energi, dan berbagai kebutuhan produksi.
Di sisi lain, tekanan harga pangan juga belum sepenuhnya mereda. Data inflasi Oktober 2026 menunjukkan inflasi tahunan sebesar 3,23 persen. Namun, komponen harga pangan bergejolak atau volatile food justru mencapai 5,81 persen. Tekanan tersebut antara lain dipengaruhi gangguan produksi akibat kondisi cuaca dan fenomena El Nino.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan angka pertumbuhan nasional. Masyarakat juga berhadapan langsung dengan perubahan harga kebutuhan sehari-hari dan meningkatnya biaya hidup.
Dalam kondisi seperti ini, praktik ekonomi rente menjadi persoalan penting untuk dibongkar. Sebab, lanjut dia, apabila penguasaan distribusi, perizinan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi hanya menguntungkan kelompok tertentu, masyarakat berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan.
Sugiyanto mengatakan, praktik ekonomi rente pada akhirnya menciptakan ketimpangan karena keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Sementara masyarakat dan pelaku usaha yang tidak memiliki akses serupa harus menghadapi persaingan yang tidak seimbang.
“Yang enak mereka saja. Yang boncos masyarakat seperti kita-kita ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum untuk mencegah praktik tersebut. Mulai dari ketentuan dalam UUD 1945, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, hingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Namun, keberadaan aturan tersebut tidak otomatis menghilangkan praktik ekonomi rente apabila penyelenggara negara tidak menjalankannya secara konsisten.
Karena itu, Sugiyanto menilai pemberantasan ekonomi rente tidak cukup hanya mengandalkan penindakan terhadap individu. Pemerintah harus berani membongkar jaringan yang menghubungkan pejabat, pengusaha, politisi, dan pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari kebijakan istimewa.
Ia pun meminta Presiden mengambil peran langsung dengan memberikan instruksi tegas untuk memberantas praktik ekonomi rente dari hulu hingga hilir.
“Kalau Presiden kita tidak menegaskan memberantas ekonomi rente sampai akar-akarnya, itu enggak akan tuntas. Karena ini sudah merupakan jaringan,” tegasnya.
Menurut Sugiyanto, pembongkaran ekonomi rente perlu dilakukan secara spesifik berdasarkan sektor. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menelusuri siapa yang memberikan izin, siapa yang memperoleh keuntungan, serta siapa saja yang berada di balik pengambilan keputusan.
Dengan demikian, pemberantasan ekonomi rente tidak berhenti pada slogan pemberantasan korupsi, tetapi menyentuh akar persoalan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi nasional.
“Kalau kita mau bongkar ekonomi rente secara tuntas, kita mesti mendesak dan meminta kepada pemimpin tertinggi negeri ini, Presiden, untuk mempunyai komitmen tinggi memberantas ekonomi rente dari hulu ke hilir, dari segala pihak hingga tuntas,” pungkasnya.