KPK Periksa 2 Dirjen Kementerian ATR/BPN
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo/Dok. Wisnu-Iconomics
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintensifkan penyidikan dugaan korupsi di sektor pertanahan dengan memanggil dua pejabat eselon I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk diperiksa sebagai saksi.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama A selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, serta VEJ selaku Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat memberikan keterangan kepada para wartawan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Selain kedua dirjen itu, penyidik lembaga antirasuah ini juga turut memanggil Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang ATR/BPN berinisial MR.
Sementara itu, seorang saksi dari pihak swasta berinisial REY yang juga dijadwalkan hadir terpantau belum mencatatkan kepegawaian atau kehadirannya hingga pukul 13.04 WIB.
Langkah pemeriksaan ini merupakan bagian dari agenda maraton penyidik dalam mengurai benang merah kasus yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.
Penindakan senyap KPK itu berkaitan dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Tidak berselang lama dari OTT tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Jajaran tersangka ini melibatkan pejabat tinggi kementerian, petinggi korporasi, hingga pihak swasta, di antaranya Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, serta pihak swasta RP selaku perantara.
Kasus ini turut menyeret sejumlah nama figur publik dan politisi, seperti mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF.
Guna merampungkan berkas perkara dan memperkuat alat bukti, tim penyidik KPK juga telah mengamankan berbagai dokumen serta barang bukti melalui rangkaian penggeledahan maraton di berbagai lokasi strategis sejak September 2026, mulai dari kantor kementerian, kantor korporasi swasta, hingga sejumlah kantor pertanahan di daerah.
Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruang kerja Dirjen L, ruang Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A, serta sejumlah ruangan direktorat terkait.
Penggeledahan kemudian dilanjutkan pada 18 September 2026 ke kantor Summarecon di Jakarta dan rumah tersangka L di Bekasi. KPK kembali melanjutkan penggeledahan di kantor Summarecon Kabupaten Bogor pada 21 September 2026.
Memasuki 23 hingga 24 September 2026, KPK menyasar Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, serta kediaman L di Nganjuk. Rangkaian penggeledahan berlanjut pada 29 September 2026 dengan menyasar kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Masih dalam perkara ini, KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Nusron Wahid. Mulanya Nusron dipanggil oleh KPK, kemudian memilih tidak hadir. Akhirnya, KPK pun kembali menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap politikus Golkar ini. Namun, Nusron lagi -lagi tak hadir. Setelah itu, Nusron pun akhirnya mendatangi KPK.