Dugaan Suap di ATR/BPN: Tersangka FEF Sebut KPK Salah Tangkap

0
9
Reporter: Wisnu Yusep

Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berinisial FEF alias FA melontarkan pengakuan mengejutkan.

Ia mengeklaim telah menggelontorkan dana hingga Rp70 miliar murni untuk kepentingan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), sehingga merasa tidak seharusnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” ujar FEF usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/20206) malam.

Sebelumnya, FEF juga membeberkan bahwa dirinya sempat dimintai uang hingga Rp100 miliar oleh AS, yang kini turut ditetapkan sebagai tersangka dalam pusaran kasus yang sama. AS dan F sendiri merupakan orang dekat di lingkaran Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 saya tolak, dan 27 dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” ungkap FEF seusai pemeriksaan lanjutan.

Baca Juga :   KPK Sebut Dirut KAI Kooperatif Kembalikan Uang Rp2 Miliar

Pengungkapan kasus rasuah ini bermula dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.

Penindakan senyap KPK itu berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hanya berselang sehari pascaoperasi tangkap tangan, lembaga antirasuah resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Para tersangka itu meliputi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, serta RP selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lain dalam perkara ini adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta pihak swasta bernama E dan MF. Keempatnya disebut-sebut oleh KPK sebagai orang dekat Nusron.

Guna mengumpulkan alat bukti, tim penyidik KPK bergerak cepat melakukan serangkaian penggeledahan di berbagai lokasi strategis sejak pertengahan September 2026.

Baca Juga :   KPK Imbau Biro Haji Lain Ikuti Langkah Khaled Basalamah yang Kembalikan Dana Haji

Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruang kerja Dirjen L, ruang Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A, serta sejumlah ruangan direktorat terkait.

Penggeledahan kemudian dilanjutkan pada 18 September 2026 ke kantor Summarecon di Jakarta dan rumah tersangka L di Bekasi. KPK kembali melanjutkan penggeledahan di kantor Summarecon Kabupaten Bogor pada 21 September 2026.

Memasuki 23 hingga 24 September 2026, KPK menyasar Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, serta kediaman L di Nganjuk. Rangkaian penggeledahan berlanjut pada 29 September 2026 dengan menyasar kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Masih dalam perkara ini, KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Nusron Wahid. Nusron tidak hadir saat dipanggil KPK. Ia dua kali dipanggil KPK dan tidak hadir. Namun akhirnya, Nusron menyambangi KPK.

Leave a reply

Iconomics