Tarik Publik Gunakan LRT Jabodebek, Presiden Tegaskan Ada Subsidi

Presiden Joko Widodo yang kembali menjajal Lintas Rel Terpadu Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) bareng sejumlah artis menjelang pengoperasian LRT ini untuk publik pada 26 Agustus 2023. Presiden juga mengungkapkan stimulus yang akan diberikan untuk menarik publik menggunakan moda transportasi massal ini.

“Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem, saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi, bagus, akhir bulan Insya Allah sudah dioperasikan,” ujar Presiden.

Presiden pun kembali menekankan pentingnya keamanan dan keselamatan masyarakat dalam pengoperasian moda transportasi massal, termasuk LRT. “Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Kemungkinan Insya Allah 26 Agustus (dioperasikan),” kata Presiden.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjelaskan aspek keselamatan menjadi perhatian sebelum LRT Jabodebek beroperasi secara komersial. Ia mengungkapkan, pengujian telah dilakukan setiap harinya oleh tim Kemenhub melalui DJKA bersama dengan KAI, dan semua pihak terkait.

Menhub menambahkan saat ini yang tengah disempurnakan adalah lebih terkait aspek kenyamanan yaitu akselerasi dan pengereman. Diharapkan ketika sudah dioperasikan nanti akan semakin memberikan kenyamanan bagi pengguna LRT Jabodebek.

“Saat ini sedang dilakukan pemutakhiran software persinyalan terbaru yang dapat meningkatkan kenyamanan di dalam kereta. Juga penyempurnaan software sarana atau TCU (Traction Control Unit) yang dapat meningkatkan keselarasan dengan prasarana. Target terdekat kami, proses uji coba operasional dapat segera dilaksanakan kembali untuk mendapatkan masukan kembali dari masyarakat,” kata Menhub.

Presiden menambahkan pemerintah berkewajiban memberikan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk pelayanan angkutan massal seperti KRL, Kereta Jarak Jauh, Kereta Bandara, Bus Rapid Transit (BRT), Lintas Rel Terpadu (LRT) dan angkutan massal lainnya, yang diharapkan dapat semakin menarik minat masyarakat untuk beralih ke angkutan massal.

Disinggung mengenai besaran subsidinya, Presiden menyerahkan hitung-hitungannya kepada Menteri Perhubungan. Ia hanya menegaskan bahwa subsidi tersebut pasti ada.