UOB Indonesia Siap Dukung Rencana Pemerintah Lanjutkan Tax Amnesty Jilid III

UOB Indonesia mendukung rencana pemerintah untuk melanjutkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III. UOB Indonesia menilai segala bentuk kebijakan yang disiapkan pemerintah memiliki manfaat positif bagi masyarakat.

Head of Deposit & Wealth Management UOB Indonesia Vera Margaret mengatakan, pemerintah tidak melibatkan sektor perbankan pada kebijakan tax amnesty jilid III. Kendati demikian, tax amnesty menjadi sesuatu perlu didukung agar pemasukan pemerintah dari sektor pajak tetap terjaga.

“Kita melihatnya sebagai sesuatu yang kita support karena kita percaya kalau masyarakat Indonesia harus mendaftar dan membayar pajaknya di Indonesia. Dan tax amnesty adalah ranah yang disiapkan pemerintah untuk memastikan semua orang bawa uang balik ke Indonesia. Hanya untuk mengembangkan Indonesia kita sendiri,” kata Vera saat ditemui di UOB Plaza, Jakarta, Senin (2/12).

UOB Indonesia, kata Vera, akan terlibat apabila dalam pelaksanaan tax amnesty jilid III apabila pemerintah melibatkan sektor perbankan. “Jadi kalau ditanya untuk sisi banking kita melihat tax amnesty apapun cara dilakukannya nanti adalah sesuatu yang positif, dan jika bank akan dilibatkan dalam konteks tax amnesty ke depannya kita pasti berpartisipasi,” ujar Vera.

Sebelumnya, DPR telah memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025. Ketua Komisi XI Mohammad Misbakhun mengatakan, rencana revisi undang-undang itu muncul setelah adanya hasil rapat kerja antara Badan Legislasi (Baleg) dengan perwakilan pemerintah.

Karena itu, kata Misbakhun, pihaknya mengusulkan untuk memasukkan revisi undang-undang itu untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025.

“Sebagai ketua Komisi XI yang bermitra dengan menteri keuangan, yang di dalamnya ada Direktorat Jenderal Pajak, Komisi XI berinisiatif untuk mengusulkan itu menjadi prioritas di 2025,” ujar Misbakhun.