Aktivis Pemberdayaan Energi soal RUU EBT: Jangan Semuanya Diserahkan ke Oligarki

0
506

Aktivis pemberdayaan energi Tri Mumpuni menilai skenario Rancangan Undang Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) hanya menguntungkan orang-orang yang dekat kekuasaan dan oligarki. Mereka ingin memiliki semuanya sehingga dampak yang akan ditanggung masyarakat cukup besar karena tidak memiliki kemampuan mengaksesnya.

Padahal, kata Tri Mumpuni, masyarakat itu bisa mengakses energi khususnya listrik sesuai dengan sumber daya di tiap-tiap daerahnya. Yang dikhawatirkan dan dipikirkan selama ini akan menjadi kenyataan karena selalu memberi peran kepada oligarki termasuk dalam hal pengembangan energi EBT ini.

“Itu (oligarki) tidak saja merepotkan rakyat, tapi juga negara. Dari sisi produksi, misalnya, pembangkit listrik selama ini kenapa harus dimiliki oleh orang-orang yang sudah kaya dan investor asing,” kata Tri Mumpuni dalam sebuah diskusi virtual, Senin (2/8).

Menurut Tri Mumpuni, kalau saja ada negara memiliki empat sedikit kepada rakyat dan mendukung usaha-usaha mereka untuk berdaulat atas energi listrik. Selain dukungan regulasi, negara seharusnya bersedia mendukung pembiayaan pembangunan usaha rakyat agar berdaulat atas energi listrik.

Baca Juga :   Rencana Merger Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II, Simak Langkah-langkah yang akan Ditempuh

Akan tetapi, kata Tri Mumpuni, yang ada justru kebalikannya. Semisal di Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, Madura, Jawa Timur, mereka mampu membangun PLTS di Pondok Pesantren Annuqayah berkekuatan 30,72 KWP. Ketika mereka sedang mengadakan hajatan besar, tetapi pasokan listriknya kurang, maka mereka membeli sisanya dari PT PLN (Persero).

Tetapi, kata Tri Mumpuni, ketika listrik yang mereka gunakan hanya 25 KWP, maka sisa sekitar 5 KWP. Sisanya itu diberikan kepada PLN tetapi tidak bisa diuangkan.

“Bahasa orang-orang pesantren itu bersedekah energi ke PLN. Lucu bahasanya orang-orang pesantren itu, bahasa sederhana. Ini kan luar biasa. Jadi, harus ada pembenahanlah termasuk dalam menjaga PLN. Karena BUMN ini dipaksa membeli dari pembangkit milik swasta, jadi PLN juga berdarah-darah,” kata Tri Mumpuni.

 

Leave a reply

Iconomics