Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dinilai berpotensi mengelola aset senilai US$ 1 triliun. Karena itu, pemerintah meminta Danantara memaksimalkan potensi tersebut bagi kebaikan bangsa dan masyarakat Indonesia.
Soal ini, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pengelolaan aset negara harus menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.
“Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita ternyata kita kaya, mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus US$ 1 triliun. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita,” kata Prabowo dalam acara Town Hall Danantara Indonesia 2025 di JCC, Jakarta, Senin (28/4).
Prabowo menuturkan, pihaknya meminta seluruh jajaran direksi BUMN untuk meningalkan praktik-praktik yang dinilai tidak efisien. Karena itu, evaluasi kinerja setiap direksi BUMN dilakukan secara menyeluruh, termasuk penilaian terhadap integritas, dan profesionalisme.
“Atau ada praktik-praktik yang tidak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya, dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya,” ujar Prabowo.
Direksi yang terbukti menyalahgunakan wewenang, kata Prabowo, agar segera dilakukan pergantian. Kendati demikian, pergantian direksi pun harus mengedepankan promosi dari internal, atau merekrut sosok yang kompeten dalam bidangnya.
“Jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik,” ujar Prabowo.
Masih kata Prabowo, penting mengelola Danantara dengan prinsip transparansi, dan tata kelola yang ketat. Sebagai lembaga pengelola kekayaan negara, Danantara Indonesia mampu mendorong kebangkitan ekonomi nasional.
“Dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita,” kata Prabowo.
