Kemenperin Sebut Deregulasi TKDN Sudah Dibahas Sejak Februari, Bukan karena Kebijakan Resiprokal AS

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen mereformasi kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), khususnya terkait penyederhanaan tata cara perhitungan TKDN. Penyederhanaan regulasi dinilai bisa meningkatkan kepemilikan sertifikat TKDN bagi pelaku usaha dan industri.

“Kemenperin selalu memiliki misi dan semangat untuk membuka kesempatan sebesar-besarnya pada penciptaan usaha baru dan peningkatan iklim investasi yang kondusif,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (6/5).

Agus menuturkan, deregulasi TKDN telah dibahas jauh sebelum pengumuman tarif resiprokal dari pemerintah Amerika Serikat (AS). Kemenperin mulai membahas tata cara perhitungan TKDN sejak Februari lalu, sementara pengumuman tarif resiprokal AS baru pada April 2025.

“Jauh hari sebelum langkah deregulasi diambil Pemerintah merespon kebijakan tarif AS, kami telah memulai upaya mereformasi kebijakan TKDN, baik dari sisi formulasi penghitungan komponen dalam negeri yang lebih berkeadilan maupun penyederhanaan proses bisnis penerbitan sertifikat TKDN,” ujar Agus.

Selanjutnya, kata Agus, Kemenperin dan perusahaan industri mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Peraturan baru itu mengatur tentang kewajiban pemerintah pusat, daerah, dan BUMN/BUMD untuk membeli produk yang memiliki TKDN, dan produk dalam negeri (PDN).

“Regulasi ini menjadi angin segar bagi industri di tengah tekanan demand domestik saat ini, terutama bagi industri yang menghasilkan produk yang dibeli oleh pemerintah dan BUMN/BUMD,” katanya.