Masih Terpukul Covid-19, PHRI Harapkan Berbagai Stimulus dari Pemerintah

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta berbagai keringanan dan relaksasi dari pemerintah agar dapat mempercepat pemulihan dunia usaha, khususnya sektor pariwisata. Soalnya, sektor pariwisata dan perhotelan masih membutuhkan berbagai stimulus yang betul-betul bisa meringankan beban dunia usaha.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan, keringanan itu berupa pembiayaan utilitas, khususnya gas dan listrik. “Kami harus membayar listrik dan gas dengan minimum charge, jadi kami bayar lebih karena membayar lebih dari kami gunakan,” kata Hariyadi saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR, di Jakarta, Selasa (14/7).

Lebih jauh Hariyadi mengatakan, pihaknya berharap terjadi pembebasan beberapa jenis pajak terutama untuk pembebasan pembayaran cicilan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Itu sebabnya, PHRI telah menyurati seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk membebaskan PBB tersebut sepanjang 2020.

Soalnya, di masa pandemi ini hotel tidak mendapati tamu dalam gedungnya, maka gedung tersebut tidak memiliki manfaat dari sisi komersial. Juga demikian dalam hal iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai sebaiknya dibebaskan sepanjang tahun ini.

Sektor pariwisata, kata Hariyadi, sedang dalam kondisi yang sulit sehingga akan sangat berat untuk membayar iuran tersebut. Terutama untuk iuran Jaminan Hari Tua (JHT) serta iuran BPJS Kesehatan yang tidak diberikan diskon sama sekali.

“Kalau dipaksa bayar iuran ini juga bagi kami berat sekali, apalagi ketenagakerjaan, karena ini kan sifatnya tabungan tapi kelihatannya koordinasi terkait stimulus tidak berjalan dengan baik sehingga kami tetap harus membayar secara penuh untuk JHT. Sementara untuk BPJS Kesehatan belum ada tindak lanjut baru hanya opsi-opsi, yang kami dengar justru dari Kementerian Keuangan diusulkan tidak ada relaksasi,” katanya.