Paket Stimulus Ekonomi karena Corona Bikin Defisit APBN Nambah Rp 125 T

Kementerian Keuangan menyebut penerapan kebijakan paket stimulus untuk menghidupkan kembali ekonomi yang sedang lesu karena wabah virus corona akan melebarkan defisit APBN. Diperkirakan defisit melebar sebesar 0,8% atau setara Rp 125 triliun.

Berdasarkan fakta itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN 2020 diperkirakan akan membengkak hingga 2,5% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini naik dari rencana defisit yang ditetapkan di APBN 2020 yaitu 1,76% dari PDB.

“Itu Rp 125 triliun sendiri (tambahan defisit). Belanja tidak direm tapi penerimaan turun. Kita akan lihat APBN memberikan dampak suportif kepada ekonomi hampir 0,8% dari PDB,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (13/3).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus memantau perkembangan virus corona yang sangat dinamis. Karena itu, pemerintah bisa jadi akan terus memberi stimulus lanjutan.

“Pada tahap pertama kita melihat risiko terbatas hanya kepada hotel dan restoran. Namun, dalam 1 bulan situasi menjadi pandemic, dunia memberikan dampak risiko yang lebih besar. Ini bukan pengumuman terakhir, perkembangan dan situasi akan sangat dinamis. Kita terbuka terhadap situasi yang ada,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan dana senilai Rp 10,2 triliun untuk stimulus pertama yang difokuskan untuk sektor terdampak secara langsung oleh virus corona termasuk sektor pariwisata, restoran, dan transportasi. Insentif dari stimulus pertama berupa diskon tiket pesawat dan biro perjalanan, penambahan bantuan sosial, dan aktivasi kartu pra-kerja.

Kemudian, pemerintah akan mengeluarkan stimulus tahap kedua yang berisi insentif fiskal dan non-fiskal untuk menggairahkan sektor manufaktur dan perdagangan. Total anggaran yang disiapkan untuk paket stimulus kali ini senilai Rp 22,9 triliun. Dari jumlah tersebut, insentif yang akan diberikan berupa relaksasi 4 jenis pajak yaitu PPh 21 untuk karyawan di seluruh sektor industri sebesar Rp 8,6 triliun, PPh 22 untuk impor sebesar Rp 8,15 triliun, PPh 25 untuk korporasi sebesar Rp 4,2 triliun, dan restitusi PPN sebesar 1,97 triliun. Relaksasi tersebut akan berlaku selama 6 bulan, mulai dari April 2020 hingga September 2020.