Pertamina Patra Niaga: Stok BBM Pertalite Masih Aman untuk DKI, Banten dan Jabar

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite masih aman untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat untuk 15 hari. Selanjutnya, Pertamina Patra akan menjadikan hasil revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dasar menyalurkan Pertalite kepada masyarakat.

Karena itu, kata Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan, pihaknya mengimbau masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya lewat aplikasi atau situs resmi MyPertamina. Ini akan menjadi dasar pemerintah menyalurkan BBM bersubsidi agar tetap sasaran.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM yang berkualitas dan ramah lingkungan serta sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan,” kata Eko dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah bersiap-siap menghadapi krisis Pertalite. Pemerintah dapat bergerak cepat dalam menyiapkan contingency plan ketika kuota Pertalite dalam keadaan menipis.

Tingginya konsumsi Pertalite, kata Puan, karena BBM jenis Premium ditiadakan. Karena itu, strategi contingency plan perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM agar distribusinya benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan.

Konsumsi kuota BBM bersubsidi, menurut Puan, sudah mendekati batas yang telah ditetapkan pemerintah yakni 23,05 juta kiloliter (KL). Konsumsi Pertalite hingga Juli 2022 telah mencapai 16,8 juta KL. Sementara, cadangan untuk saat ini hanya cukup hingga September 2022.

“Tentunya, ini akan memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencahariannya sangat bergantung pada BBM jenis Pertalite. Perlu ada langkah extra ordinary untuk mengatasi krisis Pertalite,” kata Puan.

Selanjutnya, kata Puan, program pembatasan pembelian BBM bersubsidi dapat segera dilaksanakan agar anggarannya yang mencapai Rp 502 triliun dapat ditekan. “Dengan begitu, subsidi dari pemerintah, termasuk alokasi tambahan anggarannya, betul-betul tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang berhak memperolehnya,” ujar Puan.