RKTM di Bawah Kemenko Perekonomian Agendakan Percepatan Belanja Pemerintah

0
1523

“Tidak lupa, kami juga menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin dan secara regular dilaksanakan koordinasi untuk percepatan realisasi belanja ini,” kata Menko Airlangga.

Usulan Program yang sedang disiapkan antara lain Pinjaman PEN Daerah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan no. 105/2020); Tambahan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Program PEN; Program Padat Karya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR); Pengembangan Desa Digital dan UMKM Digital; Penambahan kuota alokasi Program Kartu Prakerja; Program Gerakan Belanja di Pasar Rakyat; danProgram Padat Karya dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain itu sejumlah Kementerian dan Lembaga juga mengajukan beberapa Usulan Program. Antara lain Program Bangga Buatan Indonesia; Program Beli Karet untuk Aspal 2020-2021; Program Beli Bahan Baku Industri Kecil dan Menengah; Program Beli (Discount) Produk UMKM; Program Beli Produk Rakyat melalui Pegadaian; dan Program Padat Karya Penyangga Wisata.

Usulan-usulan program tersebut diajukan karena memenuhi kriteriayakni mendorong pemulihan ekonomi. Lalu berdampak signifikan terhadap penyerapan pekerja (padat karya), maupun share pertumbuhan ekonomi; dan Nilai programnya yang cukup besar.

Baca Juga :   Menko Airlangga Pamer Berbagai Upaya Mewujudkan Transportasi Berkelanjutan ke Negara Tetangga

Pemerintah menyebutkan beberapa program yang mengakselerasi belanja pemerintah dilakukan dengan berbagai sektor. Program Kartu Prakerja kini telah memasuki gelombang ke-5 yang pendaftarannya akan ditutup pada Minggu, 23 Agustus 2020.Itulah salah satu dari aspek ketenagakerjaan.

Ada pula pengembangan kawasan food estate berbasis korporasi petani di lahan rawa Kalimantan Tengah yang sedangdikembangkan. Tahun 2020 ini, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan food estate di lahan rawa tersebut seluas 30.000 hektar.

Airlangga juga mengatakan guna memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor dan impor, khususnya impor bahan baku dan bahan modal, maka Pemerintah juga terus mengurangi hambatan impor bahan baku/penolong khususnya untuk industri yang berorientasi ekspor.

Pemerintahpun telah mempercepat penyaluran dana bantuan produktif UMKM dan pinjaman super lunak Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro untuk pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga yang berusaha.

“Percepatan penyaluran bantuan modal kerja dan pinjaman lunak tersebut akan mempercepat pemulihan usaha mikro dan membantu penyelesaian pekerja yang terkena PHK,” tutur Airlangga.

Halaman Berikutnya
1 2

Leave a reply

Iconomics