SMF Ajak BP Tapera dan BPD Bersinergi Dorong Peningkatan Pembiayaan KPR di Daerah

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban dalam keynote speech-nya mengatakan bahwa di tahun 2022 Pemerintah melalui program KPR FLPP telah menargetkan penambahan sebanyak 200.000 unit rumah dengan alokasi sebesar Rp23 triliun.  Rionald mengatakan bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan 2021, Kementerian Keuangan telah menyalurkan pembiayaan untuk mendukung KPR FLPP sebesar Rp75,17 triliun atau sebanyak 943.000 unit rumah.

Rionald juga mengungkapkan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak, sehubungan dengan itu ia memandang pentingnya peran aktif dari para pelaku industri perumahan, khususnya Bank Pembangunan Daerah diseluruh wilayah di Indonesia untuk mewujudkan mimpi semua orang untuk memiliki hunian yang layak, oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah, Bank, dan SMF perlu di perkuat.

“Peran SMF sebagai fiscal tools Pemerintah dalam program tersebut sedianya dapat menjadi gayung bersambut bagi BPD yang dapat berpartisipasi lebih aktif dalam menyalurkan KPR di daerahnya masing-masing, sehingga dapat meminimalisir backlog pemilikan rumah di Indonesia,”imbuh Rionald.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Kementrian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, memaparkan bahwa saat ini penyediaan perumahan dihadapkan pada tantangan yang besar untuk menyelesaikan 12,7 juta backlog rumah tangga, yang terus bertambah sebesar 680.000 rumah tangga setiap tahunnya. Menurutnya selain kepemilikan rumah, masih menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan target RPJMN dalam peningkatan jumlah rumah layak huni, dari yang saat ini baru pada angka 56,75% menjadi 70% di tahun 2024, atau setara dengan 11 juta rumah tangga.

Terkait hal tersebut Herry menuturkan bahwa potensi BPD untuk berperan dalam mencapai target-target tersebut tentu sangat diharapkan. BPD dapat menjadi pendukung utama dalam kolaborasi seluruh stakeholder untuk mempermudah akses masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah dan informal, dalam memiliki rumah layak huni. “Dengan keterlibatan BPD diharapkan dapat mempercepat penyelesaian backlog rumah tangga maupun rumah tidak layak huni yang menjadi target kita bersama,” ucap Herry.

Herry memaparkan bahwa berdasarkan data OJK, pertumbuhan KPR Perbankan terus membaik sejak akhir tahun 2020, dan pada Februari 2022, pertumbuhan KPR perbankan nasional mencapai 10,2% year-on-year . Pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran BPD. Hingga saat ini, total penyaluran KPR FLPP oleh BPD berhasil mencapai 67.273 unit, atau senilai Rp 7,4 Triliun. Tren total penyaluran yang positif tersebut juga ditunjukkan pada program BP2BT pada tahun 2020-2021.

“Kapasitas tersebut harus terus ditingkatkan, tidak hanya untuk meneruskan program yang ada, namun juga untuk pengembangan produk baru. Program Refinancing Kredit Multiguna yang diluncurkan pada awal Tahun 2022 ini, menjadi salah satu contoh inovasi yang baik dalam peningkatan kapasitas BPD. Dengan potensi sektor properti yang mampu menggerakkan 174 sektor lain, pada gilirannya, peningkatan kapasitas pembiayaan BPD tentu akan menggerakkan roda pemulihan ekonomi, utamanya di tingkat daerah,” ungkap Herry.