Akselerasi Belanja Kementerian, Lembaga Negara dan Pemda Jadi Modal Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah mendorong Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk mengakselerasi belanja terutama pada periode awal tahun 2020. Langkah tersebut untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan agar perekonomian tetap pada arahnya.

“APBN kita terus-menerus mencoba merespons dengan melakukan rekalibrasi untuk melakukan stabilisasi counter cyclical dalam rangka memperbaiki pemerataan dan alokasi. Bagaimana kita menciptakan pelayanan publik dan memberikan dorongan pada sektor-sektor yang memang kita anggap perlu mendapatkan perhatian,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA belum lama ini.

Ia mengatakan Omnibus Law di bidang cipta (lapangan) kerja dan berbagai reformasi sektor riil yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait diharapkan bisa menyumbang confidence momentum positif.

Pada sektor pariwisata, pemerintah segera menyelesaikan perhitungan untuk insentif dalam bentuk diskon kepada para penumpang. Kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan wisata dan insentif untuk travel agent mancanegara yang bisa membawa wisatawan ke dalam negeri Indonesia.

Menteri Keuangan juga menyebutkan Kartu Pra Kerja sedang proses finalisasi. “Tapi ini akan segera diluncurkan dan kita tentu berharap bahwa Rp10 triliun anggaran untuk 2 juta kartu pra kerja segera bisa diimplementasikan. (Diharapkan) bisa meningkatkan permintaan terhadap training dan pelatihan yang bisa mendorong perekonomian,” terang Menkeu.

Dalam rangka akselerasi belanja, realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Januari 2020 telah mencapai Rp139,83 triliun atau sekitar 5,5% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp71,44 triliun atau 4,2% dari pagu. Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp68,39 triliun atau 8,0% dari pagu APBN. Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di bulan Januari 2020 sedikit tertekan sebesar 6,2% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi belanja modal hingga Januari 2020 sudah mencapai Rp1,86 triliun atau tumbuh sebesar 12,6% (yoy) dari tahun sebelumnya. Adapun nilai kontrak yang outstanding di akhir Januari 2020 berjumlah Rp51,5 triliun, lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sejumlah Rp32,1 triliun.

Adapun penyaluran Program Keluarga Harapan hingga akhir Januari 2020 telah menjangkau 9,02 juta rumah tangga sasaran dengan dana yang disalurkan Rp7,06 triliun. Kemudian Program Kartu Sembako juga telah disalurkan kepada 15,05 juta rumah tangga dengan dana yang tersalurkan sebesar Rp1,80 triliun.

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah disalurkan kepada 2.382 mahasiswa dan 66.952 siswa dengan alokasi dana sebesar Rp100,3 miliar. Di bidang kesehatan, terdapat penyaluran Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) yang telah menjangkau 96,0 juta jiwa dengan dana yang disalurkan Rp4,03 triliun.

Di bidang infrastrukur, hingga Januari 2020 telah terbangun 14,54 km jalan dengan alokasi dana sebesar Rp22,8 miliar dan pembangunan jembatan sepanjang 9,3 meter. Selain itu terdapat realisasi dana pembangunan bendungan yang sudah mencapai Rp1,27 triliun hingga akhir Januari 2020.

Namun Belanja Subsidi belum terdapat realisasi. Hal tersebut belum terealisasi karena proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran subsidi.

Kementerian Keuangan juga menyebutkan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah mencapai Rp68,39 triliun atau 7,98% dari pagu APBN 2020 sampai dengan Januari 2020. Realisasi tersebut meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp68,06 triliun atau 8,67% dari pagu. Dan Dana Desa terealisasi Rp330 miliar atau 0,46 % dari pagu. Hingga akhir Januari 2020 penyaluran Dana Desa mampu tumbuh 5,2% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan Negara sampai bulan Januari baru terealisasi 4,60% dari target APBN 2020. Kementerian Keuangan menyebutkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir bulan Januari 2020 mencapai Rp103,69 triliun.

Realisasi penerimaan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), masing-masing mencapai Rp84,66 triliun dan Rp19,02 triliun atau telah mencapai masing-masing sebesar 4,54% dan 5,18% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2020. Sementara itu, belum terdapat realisasi untuk penerimaan Hibah hingga akhir Januari 2020.

Penerimaan pajak secara bruto ditopang oleh penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Lainnya (PBB & Pajak Lainnya). PPN & PPnBM mampu tumbuh 6,78% (yoy) meningkat dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2019 sebesar 4,27% (yoy). Adapun PBB & Pajak Lainnya mampu tumbuh double digit 29,79% (yoy) melonjak dibandingkan pertumbuhan di bulan Januari tahun sebelumnya sebesar minus 5,58% (yoy). PPh Orang Pribadi (OP) juga yang tumbuh sangat baik sebesar 18,33%. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak OP pasca tax amnesty yang masih baik.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp4,44 triliun atau 1,99% dari target APBN 2020. Penerimaan tersebut tumbuh 13,5% (yoy). Secara nominal penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada awal tahun 2020 ditopang oleh penerimaan dari cukai dan bea masuk. Kepabeanan dan Cukai yang tumbuh sangat signifikan terjadi pada pertumbuhan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang masing-masing tumbuh 445,32% (yoy) dan 16,73% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh pelunasan maju pita cukai rokok yang jatuh tempo di bulan Februari.

Kementerian Keuangan menyajikan data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan akhir Januari 2020 mencapai Rp19,02 triliun atau 5,20% terhadap target dalam APBN 2020. Penerimaan didominasi oleh realisasi PNBP Sumber Daya Alam sebesar Rp9,74 triliun yang tumbuh 4,30 per (yoy). PNBP Lainnya Rp8,88 triliun yang tumbuh 5,38% (yoy) dibandingkan tahun 2019. Capaian realisasi PNBP ini secara keseluruhan tumbuh 2,28% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.