Pemerintah akan Bentuk Komite Nasional Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

Pemerintah bakal membentuk Komite Nasional Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan sesuai dengan Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Deputi  Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan, saat ini Peraturan Pemerintah (PP) pembentukan lembaga tersebut sedalam dalam proses penyusunan.

“Konsepnya sudah ada, tinggal nanti mungkin kita proses di pemerintahan yang baru,” ujar Ferry saat menyampaikan pidato kunci dalam acara “Indonesia Best Financial Awards 2024” yang diselenggarakan Theiconomics.com, Jumat pekan lalu.

Ferry mengatakan, sebelum adanya UU P2SK, pemerintah sudah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang merupakan implementasi dari Perpres Nomor 114 Tahun 2020. Namun, fokus DNKI pada aspek inklusi perlu diperkut sesuai dengan UU P2SK yang menekankan pentingnya aspek literasi keuangan.

Ferry mengatakan saat ini masih terdapat kesejangan antara inklusi dan literasi keuangan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 ini menunjukkan, tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 75,02 persen. Sementara di sisi lain, tingkat literasi masih lebih rendah yaitu 65,43 persen.

Kesenjanga ini, menurut Ferry, berimplikasi pada banyaknya orang yang mudah tertipu tawaran investasi bodong, pinjaman online ilegal dan judi online.

“Jadi, kalau orang sudah mengakses [layanan dan produk keuangan], tetapi tidak punya pengetahuan yang cukup, ya seperti yang sering kita dengar sekarang: ada pinjaman online yang ilegal, kemudian investasi bodong, kemudian ada juga judi onine,” ujarnya.

Karena itu, ia mengatakan, Komite Nasional Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan diharapkan bisa menyeimbangkan antara tingkat inklusi dan literasi ke depannya. 

Inklusi dan literasi keuangan juga diharapkan lebih merata secara geografis karena saat ini masih ada kesenjangan inklusi dari sisi geografis. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan pada segmen tertentu, seperti kaum perempuan, juga ditingkatkan.