Anggota Komisi I Minta Pemerintah Segera Tangani Kasus Kebocoran Data Secara Lengkap

Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai kasus kebocoran data yang kerap terjadi di Indonesia harus segera ditangani secara komprehensif. Apalagi kejadian kebocoran data juga menimpa lembaga pemerintah seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Polri, dan terbaru yang dialami Bank Indonesia.

“Mengingat sudah banyak ahli keamanan siber di Indonesia selama ini memberikan kritik dan masukan bahwa infrastruktur keamanan siber di lembaga pemerintah buruk, bahkan mudah dibobol oleh hacker pemula,” kata Sukamta dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Menurut Sukamta, tanggapan pemerintah dinilai lambat dalam mengatasi kebocoran data. Semisal, beberapa kasus kebocoran data yang ada tidak memperlihatkan upaya tindak lanjut yang dilakukan.

Pemerintah terlihat kebingungan dalam mengambil keputusan, kata Sukamta, lantaran belum disahkannya Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi PDP). Padahal, DPR sudah berulang kali mendesak untuk segera diselesaikan RUU PDP.

“Padahal kalau pemerintah punya mau, RUU IKN bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 hari. Kalau ditinjau dari tingkat kemendesakannya, persoalan perlindungan data pribadi ini lebih serius dibanding IKN (Ibu Kota Negara). Sudah ratusan juta data warga yang bocor tanpa jelas juntrungannya,” kata Sukamta.

Sukamta karena itu berharap, meski RUU PDP belum disahkan, pemerintah diminta untuk membenahi infrastruktur keamanan siber untuk melindungi masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan atas data pribadi yang disimpan di server lembaga pemerintah.

“Saya yakin BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) sudah memiliki catatan yang harus segera diatasi. Banyak ahli IT dan keamanan siber di Indonesia yang bisa diajak kolaborasi. Jangan sampai masyarakat dipaksa gunakan aplikasi milik pemerintah tanpa jaminan keamanan,” katanya.