Tag: UU
PT Timah Umumkan Pemberhentian Suhendra Yusuf karena Ditunjuk sebagai Direktur Pengembangan Usaha PT Pelindo Jasa ...
PT Timah (Persero) Tbk mengumumkan pemberhentian Suhendra Yusuf Ratuprawira sebagai Direktur Pengembangan Usaha. Pasalnya, Suhendra ditunjuk sebagai Direktur Pengembangan Usaha PT Pelindo ...Amanat UU, 3,7 M Lembar Saham Seri B Garuda Dialihkan ke BP BUMN
PT Dananatara Asset Management (Persero) atau DAM mengalihkan 3,7 miliar saham Seri B Â di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kepada Badan Pengaturan ...PGN Resmi Ubah Nama Sesuai dengan Amanat UU BUMN Tahun 2025
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) resmi mengubah nama menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Perubahan nama tersebut dilakukan dalam rangka ...Sesuai UU Baru, Tugas Kementerian BUMN sebagai Regulator dan Pengawasan
Sesuai Undang-Undang (UU) BUMN tahun 2025, tugas baru Kementerian BUMN kini sebagai regulator, pengawasan, dan pemegang saham seri A sebesar 1%, serta ...Menkeu Sebut Perubahan APBN 2025 Mungkin Saja Dilakukan Sesuai UU
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 memungkinkan untuk mengalami perubahan. Dan itu sesuai dengan ...Memasuki Masa Reses, DPR Klaim Telah Laksanakan Tugas dan Fungsinya, Apa Saja?
Memasuki masa reses, DPR mengklaim telah menjalankan tugas dan fungsi dalam hal pengawasan. Pembahasan rancangan undang-undang (RUU), misalnya, ada 18 yang masih ...Rapat Paripurna DPR Setujui RUU DKJ Jadi UU, PKS Konsisten Menolak
DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU. Persetujuan itu dilakukan setelah Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas ...PDI Perjuangan Akan Melawan Jika Kursi Ketua DPR Diambil Partai Lain
PDI Perjuangan memastikan akan melawan jika kursi ketua DPR direbut partai lain. Pasalnya, berdasarkan aturan saat ini partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) ...Menko Perekonomian Pastikan Program Keberlanjutan Berjalan di Antaranya Tarif PPN 12% di 2025
Rencana program yang disusun pemerintah saat ini akan dilanjutkan pemerintahan yang terpilih versi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Karena itu, program kenaikan tarif ...Soal Presiden Berkampanye dan Memihak, Pakar Ini Sarankan Jokowi Baca UU Pemilu Secara Lengkap
Untuk menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut presiden, menteri bisa berkampanye dan berpihak, maka perlu memahami seluruh Undang-Undang Nomor 7 tahun ...
