PDI Perjuangan Akan Melawan Jika Kursi Ketua DPR Diambil Partai Lain

PDI Perjuangan memastikan akan melawan  jika kursi ketua DPR direbut partai lain. Pasalnya, berdasarkan aturan saat ini partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 berhak untuk kursi ketua DPR dan itu menjadi hak PDI Perjuangan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya untuk merebut jatah kursi pimpinan DPR, sekalipun hal itu dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

“Maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan, anggota, dan partai PDI Perjuangan, dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan. Karena itu, hormati suara rakyat jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan itu dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu,” kata Hasto di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (25/3) kemarin.

Selain itu, kata Hasto, pihaknya meminta partai politik untuk membangun kultur politik berdasarkan norma-norma, dan supremasi hukum yang berlaku. Jangan biarkan persoalan norma hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi terulang kembali di tingkat pemilu legislatif.

“Jadi (Partai) Golkar itu mungkin melihat kalau Pak Jokowi saja itu bisa mengubah hukum di MK. MK yang seharusnya tidak boleh diintervensi presiden, ternyata terbukti. Maka jangan-jangan bisa,” ujar Hasto.

Hasto karena itu mengingatkan soal perbuatan yang dilakukan seseorang yang bertindak tidak sesuai dengan hukum tapi justru tersandung hukum pada 2014. Ketika itu pun jatah ketua DPR harusnya menjadi hak PDI Perjuangan.

“Teman dari Golkar itu harus belajar dari 2014, karena seharusnya dalam norma politik yang kita pegang, tidak bisa undang-undang diubah yang terkait dengan pemilu dan hasil pemilu setelah hasil pemilu berlangsung. Akhirnya ketua DPR masuk penjara. Dua kali persoalan. Ketika itu diambil terjadi karmapala. Seharusnya itu yang menjadi pelajaran,” kata Hasto.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya tidak berencana merebut kursi ketua DPR masa mendatang. Golkar akan mengikuti mekanisme yang berlaku.
“Partai Golkar tidak pernah merebut. Kita ikut mekanisme yang ada. Tidak ada skenario itu. Masalah DPR nanti akan kita putuskan pasca-dilantik DPR 1 Oktober nanti,” kata Airlangga.