Pemerintah Diminta Siapkan Langkah Antisipasi Pelemahan Rupiah, Begini Wakil Ketua Komisi XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mendorong pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif menghadapi pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kondisi geopolitik global dan ketegangan Iran-Israel seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memitigasi risiko menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi.
“Karena itu Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), OJK, dan seluruh stakeholder harus segera melakukan langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan rupiah ini,” kata Fathan dalam keterangannya pada Selasa (23/4).
Di samping itu, kata Fathan, Komisi XI meminta pemerintah untuk memperkuat cadangan fiskal. Juga diminta untuk menjajaki ekonomi dengan bank-bank internasional.
Pemerintah pun, kata Fathan, perlu menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Itu sebabnya, Komisi XI menyarankan kepada pemerintah untuk mengutamakan belanja prioritas dan menghindari pengeluaran belanja negara yang tidak perlu.
“Belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu, sambil menunggu situasi yang membaik. Mudah-mudahan badan dunia PBB dan juga masyarakat internasional bisa mencegah situasi yang lebih mengkhawatirkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa, pemerintah terus mengantisipasi dan waspada terhadap perkembangan global yang mengakibatkan pelemahan rupiah.
Sri Mulyani mengatakan, situasi global yang terjadi saat ini, berdampak pada perekonomian Indonesia. Kendati demikian, apabila dilihat dari sudut pandang ekspor, Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar dolar yang menguat membawa dampak positif terhadap penerimaan ekspor nasional. Namun, di sisi impor, konversi harga dolar AS terhadap rupiah akan lebih tinggi, dan menimbulkan inflasi di Indonesia.
“Stabilitas ekonomi makro akan senantiasa dijaga, baik dari sisi moneter maupun fiskal. Koordinasi dengan Bank Indonesia terus dilakukan untuk beradaptasi dengan tekanan yang ada. Dari sisi fiskal, kita memastikan APBN berperan menjadi shock absorber yang efektif dan kredibel,” kata Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu.