Anggota Komisi VII Ini Minta Pemerintah Tetap Subsidi Listrik Orang Tidak Mampu

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah tetap mengalokasikan dana subsidi listrik kepada masyarakat dengan kategori rumah tangga miskin dan rentan. Alokasi subsidi tersebut harus sesuai dengan basis data tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang dinilai belum pulih pasca-pandemi Covid-19.

Karena itu, kata Mulyanto, proses pemutakhiran data penerima subsidi harus dilakukan untuk menghindari ketidakakuratan data di lapangan. “Bila data ini tidak akurat, alih-alih ingin memberi subsidi tepat sasaran yang ada malah mencoret rumah tangga miskin dan rentan yang selama ini menerima subsidi tersebut,” kata Mulyanto dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Menurut Mulyanto, pemerintah jangan memaksakan untuk memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik yang dinilai hanya menguntungkan kalangan orang yang mampu. Terlebih, pemberian subsidi kendaraan tersebut diambil dari anggaran subsidi listrik selama ini.

“Karena subsidi adalah mekanisme negara untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, bukan ditujukan bagi orang kaya untuk membeli kendaraan mewah seperti mobil listrik,” ujar Mulyanto.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan anggaran subsidi listrik untuk periode 2024 senilai Rp 70,7 triliun hingga Rp 75,7 triliun untuk sekitar 50 juta pelanggan. Usulan tersebut disampaikan pemerintah dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 30 Mei lalu.

Pemerintah juga mengajukan foto rumah pelanggan sebagai kriteria dasar pemberian subsidi listrik.