Anggota Komisi VII Ini Nilai Harga Kendaraan Listrik Sulit Berkompetisi

Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti menyoroti tingginya harga kendaraan listrik (electric vehicle), sehingga dinilai sulit berkompetisi dengan kendaraan konvensional. Padahal, di satu sisi pemerintah gencar mengkampanyekan hilirisasi nikel sebagai bahan baku baterai untuk kendaraan listrik.

“Bagaimana electric vehicle ini berdaya saing dengan mobil-mobil konvensional. Lalu kemudian dari segi harga apakah ini bisa menjadi opportunity bagi Indonesia untuk berdaya saing dari segi baterainya, agar secara harga dan lainnya itu bisa kompetitif,” kata Roro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12).

Roro mengatakan, kendaraan listrik juga bermanfaat mengurangi emisi karbon, khususnya di sektor transportasi. Karena itu, kendala kurangnya kebutuhan akan kendaraan listrik, serta kesiapan infrastruktur berupa charging station, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, untuk mendorong perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.

“Kita berharap sekali industri ini bisa semakin berkembang karena kita lihat untuk pelaksanaan G20 ini sangat sukses ya, dan charging station di Bali itu lebih dari 50. Ini bisa menjadi role model untuk wilayah-wilayah lainnya,” kata Roro.

Soal itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, harga industri kendaraan listrik memang menjadi isu besar yang ada saat ini. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjawab tantangan tersebut, termasuk dalam hal memproduksi baterai yang dinilai menjadi komponen termahal dalam pembuatan kendaraan listrik.

“Tentu pemerintah terus menerus sampai yang terakhir diterbitkannya Inpres 7 Tahun 2022 oleh Bapak Presiden (Joko Widodo) itu tidak lain adalah mempercepat tumbuhnya industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini termasuk pajaknya juga sudah kita atur. Kita atur berdasarkan nilai investasi dari masing-masing perusahaan. Itu progresif berdasarkan nilai investasi,” ujar Agus.

Selain itu, kata Agus, pemerintah juga berhati-hati agar pasar kendaraan listrik yang ada di Indonesia tidak dibanjiri produk-produk kendaraan listrik impor. Lalu, Kementerian Perindustrian ingin tetap mempertahankan agar produksi-produksi kendaraan listrik dilakukan sepenuhnya di Indonesia, dan tidak dikerjakan di luar negeri.

Karena itu, kata Agus, pemerintah telah memiliki suatu kebijakan baru yang dapat mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia. Meski demikian, Agus belum dapat menjabarkan sepenuhnya mengenai kebijakan baru tersebut.

“Mohon maaf saya belum bisa buka di sini karena Bapak Presiden (Jokowi) yang akan mengumumkan terhadap policy yang baru ini. Tapi di mata Kementerian Perindustrian yang paling penting adalah pendalaman struktur, tingkat komponen dalam negeri, jam kerja sebanyak-banyaknya kita arahkan di Indonesia tidak di luar negeri,” tutur Agus.