Anggota Komisi XI Ini Minta OJK Aktif Edukasi Masyarakat soal Pinjol Ilegal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk bertindak aktif dan masif mengedukasi masyarakat dalam hal meminjam ke perusahaan pinjaman daring. Apalagi sudah banyak orang yang menjadi korban ketika meminjam ke perusahaan pinjaman daring ilegal.

Menurut anggota Komisi IX DPR Hendrawan Supratikno, edukasi dari OJK itu menjadi penting karena data lembaga tersebut menunjukkan tingkat literasi masyarakat Indonesia masih rendah. Karenanya, penting untuk menggelar berbagai program termasuk edukasi untuk meningkat tingkat literasi masyarakat terkait dengan pinjaman daring ilegal itu.

“Kita mengadakan program sosialisasi, edukasi, dan literasi secara masif agar orang-orang menjadi semakin cerdas sehingga dia tidak mudah ditipu,” kata Hendrawan dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/10).

Selain edukasi, kata Hendrawan, Bank Indonesia (BI) juga perlu mengubah beberapa regulasi yang berkaitan dengan syarat-syarat peminjaman dana. Harapannya para peminjam dapat beralih ke bank-bank yang secara resmi sudah memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang.

“Kemudian masalahnya kalau dikatakan pasokan dananya yang terbanyak, apalagi di tengah-tengah bunga murah, karena BI sudah terus menerus menurunkan acuan, dan kita sudah menjadi negara dengan tingkat suku bunga paling rendah selama sejarah,” ujar Hendrawan.

Di masa sulit, kata Hendrawan, terkadang membuat masyarakat tidak punya pilihan sehingga harus meminjam ke perusahaan pinjaman daring ilegal. Masyarakat memilih jalan pintas itu agar dalam waktu yang cepat bisa memenuhi kebutuhannya.

“Jadi masyarakat ini karena literasinya rendah sehingga mudah dibohongi ketika memilih pilihan yang terbaik di hidupnya dan tidak mempertimbangkan alternatif secara akurat, tidak berhitung secara cermat,” ujar Hendrawan.

Selain itu, kata Hendrawan, terbatasnya bantuan pinjaman yang diberikan oleh pemerintah mendorong sebagian masyarakat lebih memilih perusahaan pinjaman daring ilegal. Soalnya, dinilai lebih mudah dalam hal pencairan dana jika dibandingkan dengan pinjaman-pinjaman konvensional lainnya.

“Ternyata ada ketidaksempurnaan pasar, kegagalan pasar, jadi di satu pihak kebutuhan masyarakat itu lebih besar karena sebagian besar masyarakat kita itu miskin, tetapi pasokan dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas, sehingga biaya untuk meminjam itu tinggi,” katanya.