Bawaslu Nilai KPK Berperan Penting untuk Cegah Korupsi Lewat Sosialisasi Anti-Politik Uang di Pemilu Serentak

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menekankan pentingnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah korupsi melalui sosialisasi pelanggaran politik uang pada pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Pemerintah dan eksekutif dinilai berperan membantu mencegah serta memberikan peringatan kepada seluruh peserta pemilu untuk mensinkronkan seluruh kegiatan kampanye dengan rekening dana kampanye

Tindakan tersebut, kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, untuk meminimalisir potensi kecurangan atau pelanggaran yang akan terjadi. “Korupsi akan berkaitan dengan politik uang ke depan, jadi kita harapkan KPK dengan stakeholder pemerintah melakukan sosialisasi dan juga pencegahan terhadap praktik politik uang yang di hulu,” kata Bagja dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa segera diselesaikan. Upaya tersebut dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

“Menurut saya, undang-undang perampasan aset tindak pidana ini penting segera diselesaikan, karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera,” kata Jokowi.

Selanjutnya, kata Jokowi, perlunya menyelesaikan RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi pembayaran. Karena itu, pemerintah dan DPR diharapkan bisa segera membahas dan menyelesaikan undang-undang tersebut.

“Kemudian juga Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang mendorong pemanfaatan transfer perbankan. Ini semuanya akan lebih transparan, lebih akuntabel, juga sangat bagus,” ujar Jokowi.