Buruh dan Mahasiswa Demo soal Kenaikan Harga, Pimpinan DPR Janji Sampaikan ke Pemerintah

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menemui perwakilan aliansi buruh dan mahasiswa yang berunjuk rasa di depn Gedung MPR/DPR. Dalam kesempatan itu, Dasco berjanji akan meneruskan aspirasi buruh dan mahasiswa serta menjadi masukan bagi DPR untuk diteruskan ke pemerintah.

“Aliansi Mahasiswa Indonesia, kawan-kawan serikat pekerja itu menyampaikan beberapa poin aspirasi yang disampaikan kepada DPR. Kami selaku pimpinan DPR berdua dengan Pak Rachmat Gobel barusan menerima aspirasi tersebut. Kemudian menjadi masukan di DPR, nanti kita share ke teman-teman dan juga tentunya kepada pemerintah,” kata Dasco kepada wartawan, Kamis (21/4).

Sementara itu, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, terdapat beberapa aspirasi yang disampaikan ke pimpinan DPR yakni isu revisi pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM), minyak goreng, gas LPG, dan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Dengan berbagai macam kenaikan ini berimbas dengan kebutuhan masyarakat. Kami sebagai kaum buruh tentu punya pengaruh dengan berbagai macam kenaikan itu. Di mana daya beli masyarakat termasuk kami pada kaum buruh semakin melemah,” kata Nining.

Dalam 2 tahun terakhir sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, kata Nining, pendapatan buruh tidak juga mengalami kenaikan. Karena itu, dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, justru semakin menambah beban hidup masyarakat.

“Dalam 2 tahun terakhir pasca-pandemi Covid-19 tidak terjadi kenaikan, tetapi dalam hal ini justru berbagai macam kenaikan berimplikasi terhadap semakin lemahnya daya beli masyarakat,” ujar Nining.

Atas dasar tersebut, kata Nining, KASBI bersama aliansi mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa, guna menyampaikan beberapa tuntutan yang dinilai memberatkan masyarakat, terutama bagi kaum buruh. Dan berharap pimpinan DPR memberi perhatian yang serius atas tuntutan mereka tersebut.

“Karena penderitaan rakyat dengan berbagai macam regulasi, kebijakan, yang akan berimbas baik ekonomi secara nasional, maupun persoalan sosial,” kata Nining.