Ditjen Perhubungan Darat Diminta Akomodir Aspirasi Anggota Komisi V DPR

Anggota Komisi V DPR Tamanuri menyoroti rencana kerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) khususnya pengadaan bus sekitar 130 unit. Apalagi anggaran untuk Ditjen Perhubungan Darat senilai Rp 5,1 triliun pada 2023.

Karena itu, kata Tamanuri, Ditjen Perhubungan Darat diharapkan bisa mengakomodir setiap aspirasi yang disampaikan anggota dan pimpinan Komisi V. Itu sebabnya, Komisi V diminta untuk kreatif dalam mengelola anggaran senilai itu.

“Kecil-kecil tidak apa. Seperti sekarang ini, penerangan di desa, dikasih Rp 300 juta per desa, sudah lumayan. Itu namanya kreatif. Jangan seperti ini, dikunci terus,” kata Tamanuri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/6).

Sementara itu, rekan Tamanuri di Komisi V, Sudewo mengatakan, permintaan tersebut kepada Ditjen Perhubungan Darat dalam rangka mengakomodir aspirasi sehingga bukanlah yang berkaitan dengan unsur politik. Karena itu, sudah seharusnya Kemenhub untuk memasukkan aspirasi dari Komisi V dalam program kerja Ditjen Perhubungan untuk 2023.

“Bukan berarti ini unsur politik, karena memang aspirasi kami dari tahun 2020 hingga 2022 tidak diakomodir Kemenhub,” kata Sudewo.

Program yang disampaikan Komisi V, kata Sudewo, memiliki tingkat urgensi yang sama seperti rencana yang sudah disusun Kemenhub. Di sisi lain, penyampaian aspirasi dinilai sebagai sesuatu tugas dan fungsi anggota Dewan dalam menjalankan amanat perundang-undangan.

“Berapa urgennya program yang disusun Kemenhub tanpa persetujuan dari kita. Maka ini jangan dipersepsikan bahwa ini kepentingan politik, ini adalah amanat daripada undang-undang,” ujar Sudewo.

Soal itu, kata Plt Dirjen Perhubungan Darat Cucu Mulyana mengatakan, program rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga 2023 disusun setelah membahas pagu indikatif 2023 Kemenhub dengan Komisi V. Karena itu, Ditjen Perhubungan Darat akan mendiskusikan segala bentuk aspirasi dan arahan dari anggota dan pimpinan Komisi V.

Cucu menekankan, rencana yang terdapat dalam program Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) masih bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. “Kami memahami terkait dengan program RKAKL 2023 ini kami susun satu hari setelah raker. Jadi waktunya memang sangat sempit dan kami pun sudah sedikit mengevaluasi di raker kemarin kita memang usulan bis masih di 70 unit. Sekarang di 130 unit,” ujar Cucu.

Ditjen Perhubungan Darat, kata Cucu, akan menindaklanjuti seluruh masukan, aspirasi, dan arahan dari anggota dan pimpinan Komisi V agar program tersebut dapat mengakomodir keinginan para anggota Dewan. Ditjen Perhubungan Darat dipastikan menyimak dan membahas secara internal bahwa program dan anggaran 2023 ini menjadi hal yang penting.

“Karena itu, kami siap untuk menindaklanjuti arahan-arahan, aspirasi dari Komisi V,” tutur Cucu.