DPR Apresiasi Kinerja Pemerintah Dalam Capaian APBN 2021
Ketua DPR Puan Maharani/Iconomics
DPR mengapresiasi kinerja pemerintah dalam hal realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR telah melaksanakan tugasnya melalui rapat bersama mitra kerja untuk mendorong target realisasi APBN 2021 bisa tercapai.
“DPR menyampaikan apresiasi atas capaian realisasi anggaran kementerian lembaga pada tahun 2021 yang relatif baik,” kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jumat (18/2).
Puan mengatakan, evaluasi pelaksanaan anggaran oleh kementerian atau lembaga dapat menjadi landasan dalam APBN 2022. Juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan umum program pembangunan serta pemulihan sosial dan ekonomi menghadapi pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
“Pemerintah agar mempersiapkan langkah-langkah mitigasi terhadap berbagai tantangan pada tahun 2022 ini, yang pada kuartal pertama telah dihadapkan pada tekanan kasus Omicron. Pemulihan sosial dan ekonomi pada 2022 ini akan memberikan landasan dalam konsolidasi fiskal pada 2023,” ujar Puan.
Menurut Puan, pihaknya akan terus menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam hal pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan APBN 2022. Dengan demikian, APBN 2022 dapat berjalan sesuai target yang sudah ditentukan sebelumnya.
“Pelaksanaan APBN 2022 dikelola secara efektif, efisien, dan transparan. Dalam mendorong percepatan pemulihan sosial ekonomi, serta percepatan reformasi struktural dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Puan.
DPR di masa sidang ketiga ini juga telah membahas beberapa permasalahan yaitu mafia pupuk, pencairan dana jaminan hari tua (JHT), pelaksanaan program vaksinasi booster Covid-19, permasalahan konflik di Desa Wadas, permasalahan kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat, penerapan PPKM, dan penerapan sistem WFH selama pandemi Covid-19 gelombang ketiga.
Juga membahas permasalahan pengawasan dan pengamatan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri, persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN), pembentukan regulasi sebagai turunan dari Undang Undang tentang IKN, permasalahan kebocoran data pasien Covid-19, dan penyelesaian kasus-kasus di industri jasa keuangan.
“DPR melalui alat kelengkapan Dewan juga telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 7 calon anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan 2022-2027, 5 calon anggota Badan Pengawas Pemilu masa jabatan 2022-2027, dan duta besar negara sahabat untuk RI,” ujar Puan.
