Rupiah Melemah hingga 18.000, Perry Warjiyo Percaya Tahun Depan Lebih Baik

Di tengah kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terus melemah hingga menyentuh level 18.000-an sejak 4 Juni 2026, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo tetap optimistis kondisi nilai tukar akan membaik pada tahun depan.

Sejalan dengan asumsi pemerintah, Perry mengatakan Bank Indonesia memperkirakan kurs rupiah terhadap dolar AS pada 2027 berada dalam rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Berbicara pada rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI membahasa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yang juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Perry memaparkan lima faktor utama yang diyakini akan mendukung penguatan rupiah pada 2027.

Faktor pertama adalah membaiknya kondisi ekonomi global. Menurut Perry, perekonomian dunia pada 2027 diperkirakan tumbuh 3,1 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun ini, dengan catatan ketegangan geopolitik global mereda.

Kedua, Perry menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan menjadi faktor penting yang menopang nilai tukar rupiah.

Fundamental tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang terjaga rendah, defisit transaksi berjalan yang terkendali, imbal hasil investasi yang menarik, serta cadangan devisa yang memadai.

“Jadi, fundamental kita akan mendukung penguatan nilai tukar,” katanya.

Ketiga, Perry menilai kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam yang baru-baru ini diumumkan Presiden Prabowo Subianto juga akan memberikan dampak positif terhadap penguatan rupiah. Alasannya, menurut Perry, kebijakan tersebut akan meningkatkan ekspor, meningkatkan devisa hasil ekspor, dan meningkatkan  penerimaan negara.

“Sehingga ini akan mendukung tidak hanya pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi, tapi juga mendukung kenaikan cadangan devisa dan penguatan nilai tukar rupiah,” ujarnya.

Faktor keempat adalah komitmen Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai instrumen kebijakan, termasuk intervensi di pasar keuangan.

Sementara faktor kelima adalah kuatnya koordinasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia yang dinilai mampu memperkuat stabilitas ekonomi dan nilai tukar.

Tujuh Langkah Menjaga Stabilitas Rupiah

Dalam kesempatan yang sama, Perry kembali menegaskan bahwa fokus utama kebijakan moneter Bank Indonesia saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BI menyiapkan tujuh langkah utama yang mencakup intervensi pasar, penyesuaian suku bunga, penguatan aliran modal asing, hingga pengawasan transaksi valuta asing.

Langkah pertama adalah melanjutkan intervensi di pasar keuangan domestik maupun internasional melalui transaksi spot, forward, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Menurut Perry, cadangan devisa yang kuat menjadi salah satu modal utama dalam menjaga stabilitas rupiah.

“Cadangan devisa kami jaga lebih dari cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” ujarnya.

Per akhir Mei 2026, posisi cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar US$144,9 miliar, turun sekitar US$1,3 miliar dibandingkan posisi akhir April yang mencapai US$146,2 miliar.

Langkah kedua adalah penyesuaian suku bunga acuan. Pada Selasa (9/6), BI menaikkan BI Rate menjadi 5,50 persen. Kenaikan suku bunga acuan ini dilakukan di luar jadwal bulanan Bank Indonesia yang pada bulan ini dijadwalkan pada 17-18 Juni.

Perry mengakui kebijakan menaikkan BI Rate bukan pilihan yang mudah, namun diperlukan untuk menjaga daya tarik aset keuangan Indonesia di tengah tren kenaikan suku bunga global.

“Kami tidak suka menaikkan suku bunga, tapi (dilakukan) untuk menarik investasi portofolio asing,  di luar negeri suku bunga naik semuanya,” ujarnya.

Langkah ketiga adalah mendorong masuknya modal asing melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi erat dengan pemerintah guna meningkatkan investasi portofolio pada SRBI, Surat Berharga Negara (SBN), maupun pasar saham.

Langkah keempat adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui koordinasi fiskal dan moneter. BI berkomitmen mempertahankan pertumbuhan uang primer pada level dua digit.

“Pertumbuhan uang primer selalu double digit. Terakhir itu 14,8 dan bulan-bulan ke depan selalu akan kita jaga double digit,” katanya.

Langkah kelima adalah pelonggaran ketentuan pembelian valuta asing tanpa dokumen pendukung transaksi (underlying). Menurut Perry, batas pembelian saat ini mencapai setara US$25.000 per pelaku per bulan.

Langkah keenam adalah memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi internasional. Selain pasangan rupiah-dolar AS, transaksi rupiah-yuan terus berkembang seiring meningkatnya hubungan ekonomi Indonesia dan China.

Adapun langkah ketujuh adalah memperkuat pengawasan terhadap transaksi valuta asing yang dilakukan perbankan dan korporasi melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Selain menjaga stabilitas, Bank Indonesia juga menjalankan berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui instrumen makroprudensial dan sistem pembayaran.

Salah satunya adalah pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana dan pasar sekunder yang hingga tahun ini telah mencapai Rp152 triliun.

BI juga memberikan insentif likuiditas kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas pendukung program Asta Cita. Hingga 1 Mei 2026, nilai insentif likuiditas yang telah disalurkan mencapai Rp424,7 triliun.

Di bidang sistem pembayaran, BI terus mempercepat digitalisasi, termasuk perluasan penggunaan QRIS yang kini telah terhubung dengan sejumlah negara.

“QRIS sekarang sudah dipakai di berbagai negara, termasuk terakhir adalah dengan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan,” ujarnya.

Selain itu, Bank Indonesia terus mengembangkan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui jaringan kantor perwakilan di seluruh Indonesia, termasuk pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah.