DPR Desak Polri Tindak Pelaku Vaksinasi Booster Ilegal di Surabaya

DPR mendesak penegak hukum bertindak tegas tentang ada pemberian vaksin booster secara ilegal di Surabaya, Jawa Timur. Para pelaku vaksinasi booster ilegal itu perlu dihukum agar memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

“Saya pikir untuk tidak mengulangi lagi terjadinya hal-hal seperti itu, harus ada efek jera yang kemudian akan membuat tidak terjadi lagi vaksinasi booster ilegal yang (bisa) tumbuh di tempat-tempat lain,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/1).

Dasco mengatakan, pihaknya belum mengetahui jenis vaksin apa yang digunakan para pelaku untuk melaksanakan vaksinasi booster tersebut. Karena itu, yang perlu diingat bahwa vaksinasi booster harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

“Kita sama-sama sepakat bahwa kita perlu mewaspadai varian-varian baru yang bermunculan mulai dari Omicron dan Demicron, tapi pemberian booster vaksin ketiga itu harus sesuai dengan aturan yang dibuat pemerintah,” kata Dasco.

Sebelumnya, praktik vaksinasi booster ilegal di Surabaya terungkap berkat kolaborasi sejumlah wartawan menelusuri kejadian tersebut. Praktik tersebut diduga telah dilakukan kepada masyarakat umum sepanjang November hingga Desember 2021 di beberapa tempat di Surabaya.

Kasusnya saat ini sudah ditangani Mabes Polri. Aparat saat ini mulai mendalami temuan praktik vaksinasi booster ilegal tersebut.